Dikudeta Militer, Suu Kyi: Negara di Bawah Kediktaktoran

Aung San Suu Kyi mengajak masyarakat Myanmar untuk memprotes kudeta dilakukan militer.

Dikudeta Militer, Suu Kyi: Negara di Bawah Kediktaktoran
Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi yang dikudeta militer. (Foto: NDTV)






KABAR.NEWS - Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi melawan aksi militer yang melakukan kudeta dengan memenjarakan dirinya bersama sejumlah tokoh. Bahkan Suu Kyi menyerukan untuk kepada masyarakat memprotes aksi kudeta dilakukan oleh militer dipimpin Min Aung Hlaing. 

Dilansir Reuters dan Associated Press, Senin (1/2/2021), Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) merilis pernyataan Suu Kyi mengajak masyarakat untuk memprotes aksi kudeta dilakukan militer. 

"Tindakan militer ini merupakan tindakan untuk mengembalikan negara di bawah kediktatoran," ujar Suu Kyi dalam rilis NLD.

"Saya mendorong orang-orang untuk tidak menerima ini, untuk merespons dan dengan sepenuh hati memprotes kudeta yang dilakukan militer," imbuh pernyataan itu.

Suu Kyi menilai kudeta militer tidak bisa dilakukan dan bertentangan dengan konstitusi serta suara masyarakat. 

Sebelumnya, militer Myanmar melakukan penahanan terhadap Aung San Suu Kyi dan juga Presiden Win Myint pada Senin dini hari waktu setempat. Selain Suu Kyi dan Win Myint, militer juga menahan tokoh senior pemerintahan, anggota parlemen dari NLD dan beberapa menteri. 

Dalam pernyataan via televisi miliknya, Myawaddy Television militer Myanmar mengumumkan pihaknya mengambil alih kekuasaan dan menetapkan masa darurat selama satu tahun. Diumumkan juga bahwa kekuasaan diserahkan kepada Jenderal Min Aung Hlaing sebagai Panglima Militer Myanmar.

Militer Myanmar dalam pernyataannya mengutip bagian dari Konstitusi tahun 2008 dirancang militer, untuk memungkinkan militer mengambil kendali pada masa darurat nasional.

Disebutkan juga bahwa alasan pengambilalihan kekuasaan itu sebagian karena kegagalan pemerintah sipil Myanmar dalam mengambil tindakan terhadap keluhan militer soal kecurangan pemilu November 2020 dan kegagalan pemerintah menunda pemilu karena pandemi Covid-19.