Dianggap Tak Produktif, Pemkot Makassar Bakal Pangkas Tenaga Honorer 

Hal ini menjadi upaya evaluasi terhadap tenaga kontrak yang dinilai tidak maksimal dalam efektivitas kinerja

Dianggap Tak Produktif, Pemkot Makassar Bakal Pangkas Tenaga Honorer 
Ket. Gambar: Ilustrasi Kantor Balaikota Makassar (ist)






KABAR.NEWS, MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berencana akan memangkas tenaga kontrak. Hal ini menjadi upaya evaluasi terhadap tenaga kontrak yang dinilai tidak maksimal dalam efektivitas kinerja. 

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan bahwa tenaga honorer perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ia menilai kinerja Pemkot juga bergantung terhadap produktivitas mereka.

"Tentu kita tidak ingin kebijakan tenaga kontrak itu kita tidak efisien dan mendukung kinerja pemerintahan. Oleh karenanya harus dievaluasi," kata Rudy di Balaikota, Selasa (12/1/2021). 

Rudy sendiri menilai terdapat tenaga honorer yang justru tidak produktif namun tetap mendapatkan gaji. Sementara mereka yang memiliki intensitas kerja yang baik malah kurang mendapat apresiasi.

"Ada informasi namanya terdaftar tenaga kontrak Pemkot, tetapi sudah tidak kerja di Pemkot. Ini yang saya minta evaluasi supaya ada rasa keadilan bagi semua tenaga kontrak," ungkap Rudy.

Olehnya itu, Rudy berfokus pada tenaga kerja yang memiliki kontribusi nyata bagi Pemkot Makassar. 

"Sebaliknya, ada yang begitu tinggi integritasnya bekerja siang dan malam, mendapatkan honor yang sama dengan yang mungkin ada oknum-oknum tenaga kontrak yang tidak memberikan kontribusi nyata," imbuhnya

 Sementara, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir mengatakan evaluasi tenaga honorer sedang menunggu laporan dari setiap SKPD yang memiliki tenaga kontrak.

"Masih berproses ini di SKPD, yang mana diperpanjang dan mana tidak. Mereka yang paling tahu kinerja, integritas, kapabilitas, dan lain-lain tentang tenaga kontrak yang mereka miliki," tutur Yasir

Yasir menegaskan tenaga honorer yang tidak produktif tidak dilanjutkan lagi kontraknya. Namun, ia melihat lebih dulu evaluasi yang dilakukan SKPD sebelum memutus kontrak kerja mereka. 

"Kecuali memang tenaga kontrak yang punya catatan. Mungkin berapa tahun terakhir ada surat tegurannya atau apanya, yah mungkin itu sudah tidak dapat diperpanjang," pungkasnya.


Penulis Fitria Nugrah Madani/A