Di depan Ilham Habibie, Taufan Pawe Laporkan Parepare Sedang Berduka

KABAR.NEWS, Parepare - Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Taufan Pawe memaparkan tentang bencana alam yang terjadi di Parepare karena dilanda dua kali bencana banjir, yakni 18 November 2022 dan yang besar terjadi kemarin pada 1 Februari 2023 kemudian kembali disusul dengan intensitas ringan pada 2 Februari 2023.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe saat menghadiri dan membuka langsung Seminar Nasional ISMI Kota Parepare, yang mana dihadiri Pengurus ISMI Sulsel dan juga Pengurus ISMI pusat oleh Ilham Habibie yang hadir melalui virtual.

"Saat ini Kota Parepare tengah sedang tidak baik-baik saja, bahkan saat ini kondisi warga kita masih sangat terdampak bencana, bahkan beberapa warga kita hingga saat ini masih berada di lokasi pengungsian," katanya, Kamis (9/2/2023).

Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini, menuturkan, Kota Parepare berada pada hilir sungai beberapa daerah tetangga, seperti Sidrap, Pinrang dan Enrekang sehingga dengan luapan air ditetangga itulah kemudian berdampak di Kota Parepare.

"Kami di sini ada dua titik sungai besar yakni Jawi-jawi dan juga Sungai Karajae, aliran sungai itu hulunya semua ada di daerah tetangga, maka kemudian karena dampak itulah sehingga kami ketemu dengan Bapak Gubernur untuk membahas terkait hal tersebut, karena kondisi ini tidak bisa kita tangani sendiri, karena melibatkan lintas daerah,"tutur dia.

Wali Kota berlatar belakang ilmu hukum ini, mengungkapkan,kalau kondisi ini diperparah karena proses pengelolaan lahan dibeberapa daerah.

"Kami juga sempat bicara dengan Bupati Sidrap kalau kondisi ini diperparah karena masyarakat Sidrap yang melakukan pembabatan laham untuk menanam jagung, karena harga jagung yang memang drastis naik, sehingga hal itulah kemudian menjadi motivasi mereka untuk menanam jagung dengan cara menggundul lahan,"jelasnya.

Dirinya juga mengaku, kalau kondisi ini juga tidak lepas bagaimana kedepan pihaknya akan duduk bersama dengan para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha dalam bidang pengemban.

"Kami juga berharap pada pengembang kita memahami kondisi ini, sehingga aturan setiap perumahan untuk hadirkan 20 persen RTH itu betul-betul diwujudkan, dan ini perlu kemudian untuk kita segera lakukan evaluasi di lokasi," tegas Ketua MKGR Sulsel ini.

Penulis: Arsyad/C