Di depan Firli, Gubernur Sulsel Paparkan 3 Strategi Pemberantasan Korupsi
- Salah satu desa di Sulsel menjadi percontohan pencegahan korupsi
Arya Wicaksana 
KABAR.NEWS, Gowa - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan tiga strategi upaya pemberantasan korupsi yakni pendidikan, pencegahan dan penindakan.
Hal itu disampaikan oleh Andi Sudirman pada acara Pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2022 dengan tema “Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi”, di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Selasa (7/6/2022).
“Sebagaimana trisula pemberantasan korupsi, yaitu bagaimana mengedukasi (pendidikan), mencegah, dan penegakan,” ungkap Andi Sudirman.
Andi Sudirman pun mengakui, dengan pendampingan KPK, Pemprov Sulsel terus berupaya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Baik dalam perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang/jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak, dan manajemen aset daerah,” ujarnya.
Alhasil, dengan pendampingan KPK, Kajati, Polda Sulsel, Pemprov Sulsel terus melakukan penertiban aset.
“Kita gencar melakukan penyelamatan aset, diantaranya lahan Masjid Al Markaz yang nilainya sekitar Rp 7 Triliun, Gedung juang 45 dan aset lainnya,” sebutnya.
Diketahui, ada 10 Desa dipilih sebagai pembentukan percontohan Desa Antikorupsi yang berasal dari 10 Provinsi. Desa tersebut yakni dari Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Kalimantan Barat. Khusus di Sulsel yakni di Desa Pakatto yang terletak di Kabupaten Gowa.
“Kita merasa bersyukur dan bahagia, satu Desa di Sulsel yakni di Desa Pakatto menjadi salah satu pembentukan percontohan Desa Antikorupsi. Apalagi kita ketahui, desa adalah ujung tombak pembangunan. Desa adalah miniatur Indonesia,” ungkapnya.
Olehnya itu, diharapkan desa tersebut bisa menjadi percontohan bagi Desa lainnya dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dari korupsi.
“Kita harap partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini juga akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan sistem dan tatanan pemerintahan yang transparan, lebih bersih dan bebas korupsi,” jelasnya.
Turut hadir Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar, Ketua KPK RI Firli Bahuri, Menteri Keuangan Sri Mulyani secara virtual, perwakilan Kemendagri, para Gubernur, Forkopimda Sulsel, para Bupati/Walikota se Sulsel serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. (*)
