Dewan Pers Tegaskan Persidangan 6 Media di Makassar Cacat Hukum

- Enam media di Makassar digugat Rp100 triliun

Dewan Pers Tegaskan Persidangan 6 Media di Makassar Cacat Hukum
Foto ilustrasi. Kebebasan pers yang dikekang. (Internet)






KABAR.NEWS, Makassar - Dewan Pers menyatakan proses sidang perdata terhadap enam media di Makassar, Sulawesi Selatan, "cacat" formil serta menyalahi prosedur karena mengenyampingkan regulasi organik, yakni Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.


Hal itu disampaikan Ketua Komisi Peneliti, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers, Ninik Rahayu saat menjadi narasumber dalam diskusi publik "Gugatan Enam Media di Makassar".


Diskusi Publik ini diselenggaran oleh Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) yang disiarkan langsung di akun YouTube Amnesty Internasional Indonesia, Rabu (22/6/2022). 

Baca juga:Empat Media Tergugat di Makassar Hadiri Sidang Penyerahan Bukti Surat


Ninik menilai kasus gugatan enam media di Makassar bukan bagian dari kompetensi pengadilan, meski ada pasal dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang diartikan bahwa pengadilan tak boleh menolak gugatan.


"Kadang-kadang saya juga bertanya, gimana sih? Kalau memang perkara itu bukan kompetensinya (hakim, yah sudahalah. Memang tidak boleh menolak perkara, tapi kalau tahu itu sengketa pers yah janganlah (disidangkan)" kata Ninik dalam keterangan tertulis komite.


Enam media massa di Makassar digugat senilai Rp100 trliun oleh seorang yang merasa dirugikan atas sebuah pemberitaan yang ditayangkan enam media tersebut pada 18 Maret 2016.


Adapun enam media yang masuk dalam gugatannya di PN Makassar, yakni Antara News, Terkini News, Celebes News, Makassar Today dan Kabar Makassar dan RRI.


Diskusi ini juga diikuti kuasa hukum media tergugat dari Tim Hukum Koalisi Kebebasan Pers Sulsel, Muhammad Al Jebra Al Iksan Rauf, LBH Pers/Komite Keselamatan Jurnalis, Mustafa Layong dan Karina Maharani dari Amnesty Internasional Indonesia selaku moderator.


Ninik menjelaskan, Dewan Pers telah menyimpulkan sejumlah persoalan dalam gugatan enam media setelah mendengar langsung keterangan dari pihak perwakilan media tergugat dalam audiens di Gedung Dewan Pers, beberapa waktu lalu.


"Tidak tepat pengadilan mengadili sengketa pers. Bagaiamana pun penyelesaian pengaduan masyarakat terkait kasus pemberitaan pers itu harusnya dilakukan di Dewan Pers, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UU Pers," tegasnya.


Dinilai Terjadi Kekeliruan Hukum


Ninik juga menyoal aspek formil, dimana tidak ada putusan sela setelah sidang eksepsi yang disampaikan pihak tergugat di PN Makassar. Ninik menilai bahwa telah terjadi kekeliruan pelaksanaan hukum acara perdata dalam proses sidang tersebut.


"Saya sempat menanyakan ke para penasheat hukum dan kawan-kawan yang hadir ternyata (putusan sela) tidak ada. Info yang saya dapat sela nanti diputus di belakang, itu yang saya juga heran. Padahal atas putusan sela inilah para tergugat berkepentingan bahwa kalau ini bukan kewenangan pengadilan harusnya pengadilan berani memutuskan untuk tidak menerima gugatan itu dan menyarankan prosedurnya melalui UU Pers," ucapnya.

Baca juga: Divonis Bersalah Tulis Berita Korupsi, Jurnalis Asrul Kasasi ke MA


Atas dasar itu, pihaknya beranggapan proses persidangan enam media di Makassar "cacat" formil karena adanya kekeliruan dalam proses persidangan enam media di Makassar. 


Selain itu, aspek materil atau tuduhan melawan hukum yang dialamatkan ke enam media, kata Ninik, juga belum dapat dibuktikan. Padahal yang dipersoalkan penggugat terkait status dirinya sebagai Raja.


Menurut Ninik, ketiadaan "self contined regulation" atau satu aturan yang menghendaki adanya mekanisme tertentu harus ditempuh sebelum ke proses hukum dalam UU Pers. Hal ini, kata Ninik, juga membuat insan Pers di Indonesia berisiko diperkarakan langsung melalui jalur hukum.


"Ini menjadi celah dan pandangan ini banyak digunakan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab karena memang perlunya ada mekanisme khusus. Ini juga menjadi catatan kami dan ke depan di periode ini harus kita pikirkan," jelas Ninik.


Adapun dalam kasus ini, Dewan Pers akan menugaskan Ahli untuk menyampaikan keterangan dalam proses persidangan nanti, termasuk akan membentuk tim khusus untuk pendampingan perkara gugatan enam media di Makassar.


Sementara  itu, LBH Pers/Komite Keselamatan Jurnalis melalui Mustafa Layong menyimpulkan hal yang sama, yakni penyelesaian sengketa berita harusnya melalui jalur pengaduan ke Dewa Pers yang menjadi lembaga pengawas dan penegakan kode etik.


"Dalam hal ini penggugat harusnya menjalankan dulu mekanisme pengaduan seusai yang diatur dalam UU Pers, seperti hak jawab dan koreksi, tidak kemudian melakukan gugatan lima tahun setelah berita itu dimuat oleh media," kata Mustafa.

LBH Pers juga menilai tak ada indikasi melawan hukum dalam berita yang dimuat enam media di Makassar, karena mengadung kepentingan publik. Selain itu, gugatan perdata enam media tidak sesuai dengan kompetensi absolut pengadilan.


Enam media ini digugat karena pemberitaan hasil konferensi  pers yang menyebut M. Akbar Amir bukan keturunan Raja Tallo. Pihak penggugat langsung melakukan gugatan perdata di PN Makassar tanpa menempuh mekanisme sengketa pers sebagaimana diatur UU Pers No 40/99.  Kasus ini sendiri sudah memasuki persidangan dan sementara berlangsung, sejak Februari 2022.