Dewan Kritik Rangkap Jabatan Deretan Kadis Pemkot Makassar

KABAR.NEWS, Makassar - Sejumlah pejabat eselon II lingkup Pemerintah Kota Makassar mengisi lebih dari satu jabatan strategis. Kebijakan ini pun mendapat kritik dari Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintah DPRD Kota Makassar.

 

Melalui Wakil Ketua Komisi A, Nunung Dasniar mengungkapkan, rangkap jabatan sejumlah pejabat akan membuat pemerintahan berjalan tidak efektif. Sebab konsentrasi pemangku jabatan di SKPD terkait tidak fokus untuk satu tugas dan tanggungjawab.

 

"Bagaimana pemerintahan bisa berjalan efektif kalau kepala SKPD mengurusi banyak job. Untuk apa di-Plt-kan kalau sebenarnya bisa didefinitifkan," kata legislator Gerindra itu di Makassar, Kamis (1/10/2020).

 

Misalnya saja sebut Nunung,Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar, Muhammad Mario Said, didapuk sementara untuk mengisi jabatan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup, menggantikan Andi Iskandar.

 

Tak hanya Mario saja yang memegang dua jabatan. Deretan lainnya ada Andi Irwan Bangsawan yang juga Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar ditunjuk sebagian Plt Kadis Pendidikan menggantikan Amalia Malik Kepala Dinas Perumahan, Hamka juga mengisi jabatan sebagai Plt Kadis PU, menggantikan Fathur Rahim yang menjabat kurang dari sebulan.

 

Nunung menilai, pemerintah seperti kekurangan orang-orang yang kompeten untuk bisa mengisi kekosongan jabatan, sehingga harus diisi oleh Plt.

 

"Apa memang SDM Pemkot ini tidak ada yang mampu mengisi jabatan itu, saya kira banyak kok yang bisa. Atau mungkin karena Pj wali kota juga rangkap jabatan di PUPR Pemprov, itu juga yang mau diterapkan di Makassar," katanya.

 

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan, DPRD Kota Makassar lainnya, Kasrudi mengaku geram dengan adanya rangkap jabatan dilingkup Pemerintah Kota Makassar.

 

"Ini mi yang salah kemarin itu waktunya Sekda (M Ansar) kemarin rangkap jabatan, kita sering berkoar koar, bahwa tidak ada rangkap jabatan. Sekarang jamannya (Pj Wali Kota Makassar) Rudy Djamaluddin, malah rangkap jabatan," kata Kasrudi.

 

"Nda tahu maunya apa. Harusnya itu tidak ada rangkap jabatan, yang ada itu pengisian jabatan kosong. Nda ada rangkap jabatan," sambung Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Makassar itu.

 

Kasrudi tak setuju dengan adanya rangkap jabatan yang ada saat ini. Pasalnya, secara etika sangat tidak bagus. Bahkan ia mengkhawatirkan rangkap jabatan tersebut berkaitan dengan Pilwalkot Makassar 2020. Mengingat pesta demokrasi sendiri akan berlangsung kurang dari 3 bulan lagi.

 

"Kalau menurut etika itu tidak bagus dengan rangkap jabatan. Karena kemarin waktu sekda rangkap jabatan PU kita berkoar koar tiba tiba masuk Prof. Rudy Djamaluddin ada banyak rangkap jabatan lagi. Ya, jangan sampai ada unsur pilkada di dalamnya," tandas Kasrudi.

Penulis: Rahma Amin/B