Skip to main content

Delapan Legislator Enrekang Dihadirkan Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Bimtek Enrekang

DPRD Enrekang
Sidang Dugaan Korupsi Bimtek Enrekang di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (19/2/2019).


KABAR.NEWS, Makassar - Persidangan perkara dugaan korupsi penyimpangan dana Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRD Kabupaten Enrekang tahun 2015 - 2016, kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Selasa (19/2/2019).


Persidangan dalam agenda mendengarkan keterangan saksi ini, Majelis Hakim Tipikor menghadirkan langsung delapan anggota Dewan Kabupaten Enrekang. Mereka, Muh Amin, Mustaim, Ammaleha, Andi Aswad, Bachtiar, Amiruddin, Ismail, dan Jaya Tasmidi.


Baca Juga:


Dalam persidangan tersebut, kedelapan saksi ini dicerca sejumlah pertanyaan oleh majelis hakim terkait pelaksanaan kegiatan Bimtek Enrekang pada tahun 2016 secara maraton. 


Para saksi yang dihadirkan serentak pun mengaku tidak mengetahui jumlah anggaran yang digunakan pada saat pelaksanaan Bimtek Enrekang tahun 2015 dan 2016 lalu.


"Lupa yang mulia," singkat Muhammad Amin anggota DPR dari Partai Gerindra.


Disaat salah satu hakim anggota Cenning Budiana, mempertanyakan kegiatan Bimtek tersebut apakah mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri sesuai dengan undang- undang. Namun, para saksi tidak mampu mengungkapkan jawaban akan pertanyaan itu.


Malahan, salah satu anggota dewan Amiruddin mengaku, tidak mengetahui aturan itu, bahwa apakah kegiatan Bimtek yang resmi harus mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri atau tidak.


"Kalau ada rekomendasi dari Kemendagri RI di awal-awal terus terang belum tahu karena baru jadi anggota DPRD tahun 2014," beber Amiruddin.


Dan Kasus ini diketahui, Polda Sulsel menetapkan tujuh orang tersangka, mereka yaitu Ketua DPRD Kabupaten Enrekang, H Bantaeng Kadang, anggota DPRD, Arfan Renggong, Mustiar Rahim, Sekretaris Dewan (Sekwan), Sangkala Tahir. Tidak hanya anggota DPRD, ada tiga diantaranya sebagai penyelenggara atau EO, Gunawan, Nawir, dan Nurul Hasmi.


Mereka ditetapkan tersangka karena ada 49 kegiatan bimtek yang dilaporkan di tujuh kota seperti, Makassar, Jakarta, Jogjakarta, Surabaya, Bali, dan Lombok, dan dibiayai oleh negara sebesar Rp3,6 miliar dan merupakan mal administrasi.

  • Lodi Aprianto

 

loading...