Danny Tawarkan 2 Opsi Bantuan Korban Kebakaran di Jongaya Makassar
110 rumah hangus terbakar di Kompleks Lepping
Arya Wicaksana 
KABAR.NEWS, Makassar - Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto menawarkan dua opsi bantuan kepada warga yang rumahnya terbakar di Jalan Muh. Tahir, Kompleks Lepping, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate.
Opsi pertama, pemerintah ingin menata Kompleks Lepping yang menghanguskan 110 rumah. Pertimbangannya, tanah tempat berdirinya ratusan bangunan tersebut diklaim milik Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sulawesi Selatan. (Baca juga: Danny Wacanakan Masuk Mal di Makassar Pakai Kartu Vaksin)
"Makanya saya minta camat - lurah koordinasi sama itu (korban, red). Bagaimana kalau kita langsung tata saja, kita kasi rata, kita tata saja. Kita tata langsung. Jadikan sistem rong itu bisa cepat," kata Danny Pomanto di Makassar, Kamis (12/8/2021).
Danny memberikan instruksi kepada camat dan lurah, juga menugaskan RT/RW dan Dinas Sosial Kota Makassar untuk membangun komunikasi agar nantinya wilayah tersebut bisa tertata dengan baik.
"Kita percantik biar lebih bagus. Kan bukan satu kali saja. Makanya saya bilang kenapa tidak begitu," ungkapnya.
Jika warga menolak dilakukan penataan di Kompleks Lepping, sebagai opsi kedua, Pemkot Makassar bakal memberikan bantuan uang tunai kepada korban untuk membangun rumahnya sendiri.
"Kalau tidak (mau ditata), saya ambil dari anggaran. Ada kan anggaran perbaikan rumah itu ada dari Kementerian Perumahan. Saya ambil itu. Kebetulan saya belum tanda tangan juga SK-nya itu yang per 20 juta rumah," jelas Danny.
Untuk saat ini, Danny mengatakan pihaknya lebih dulu memproritaskan pengungsian warga dan melakukan pembersihan di area kebakaran. (Baca juga: Stok Vaksin Covid-19 di Kota Makassar Habis)
Para relawan pun kata Danny turut ikut serta untuk membantu mencari berbagai kebutuhan dasar dan logistik warga agar bisa terpenuhi sementara.
"Saya punya kelompok anak-anak muda ini untuk masker, ibu-ibu cari baju-baju bekas dan baju-baju yang layak. Kalau soal logistik itukan sudah kewajiban pemerintah," pungkasnya.
Penulis: Fitria Nugrah Madani/B
