Danny Minta KASN Bertanggung Jawab Jika Pemkot Makassar Anjlok

KABAR.NEWS, Makassar - Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Moh. Ramdhan Pomanto meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ikut bertanggung jawab jika sistem pemerintahan Makassar anjlok akibat tidak adanya rekomendasi untuk melakukan lelang jabatan.

Ramdhan Pomanto menyatakan demikian, sebab KASN melarang Pemkot Makassar membatalkan hasil lelang jabatan yang dilakukan era Rudy Djamaluddin saat masih berstatus Penjabat Wali Kota Makassar. (Baca juga: Lelang Jabatan Pemkot Makassar Tunggu Izin Kemendagri)

Karena KASN melarang Danny sapaan Ramdhan Pomanto membatalkan hasil lelang, maka Pemkot Makassar kembali mengajukan izin atau permohonan rekomendasi untuk membuka lelang jabatan.

"Kan saya Kemarin komplain ke KASN itu tiba-tiba dilarang, kok tiba-tiba ada. Alasannya, katanya, Pj Rudy datang ke mereka. Dia menganggap bahwa PJ Rudy masa tidak dipercaya karena dia adalah pejabat resmi. Saya bilang kalau saya pejabat pilihan rakyat mau tidak percaya?"jelas Danny di Kediamannya Jalan Amirullah Makassar, Selasa (20/4/2021). 

Menurut Danny, lelang jabatan era Rudy dibatalkan karena bermasalah secara administratif. Ia mengklaim KASN menerima banyak informasi keliru soal lelang.

"Misalnya ada calon yang lolos yang secara administrasi mestinya tidak lolos. Ada kan syaratnya mestinya 5 tahun berada pada golongan III, ini kan baru satu tahun. Kenapa tiba-tiba dinyatakan lolos. Itu kan ada yang tidak sesuai," katanya.

Danny berpendapat, salah satu cara menuntaskan masalah di Pemkot Makassar pasca kepemimpinan Rudy adalah mengganti pejabat yang lama dengan melakukan lelang.

Lebih lanjut, Danny mengatakan imbas dari ketidakmampuan pemerintah Kota untuk menyeleksi calon pejabat akan berdampak pada berbagai persoalan. 

"Semua pemberhentian, termasuk kenapa Camat dihukum. Itu kan saya komplain. Ternyata ini semua menyangkut, hancurnya Pemkot. Lihat semua, sampah tidak diangkut, anjal merajalela. TKSK tidak maksimal. Orang miskin bertambah, tapi didaftar berkurang kemudian PAD hancur, banyak sekalian temuan," ungkap Danny. (Baca juga: Tim Transisi Danny - Fatma: Calon Kepala OPD Makassar Harus Bebas Korupsi)

Olehnya itu, Danny menegaskan KASN juga harus bertanggung jawab jika kondisi Makassar anjlok akibat salah memilih pejabat di birokrasi.

"Siapa bertanggung jawab? berarti KASN, karena orang terbaik dulu, yang dapat nomor 1 di Indonesia itu didemosi, diturunkan jabatannya. Sekarang Makassar anjlok, siapa yang bertanggung-jawab? Ya harus juga KASN dong," tandasnya.

Penulis: Fitria Nugrah Madani/B