Danny-Fatma Menang, KPU Makassar Silahkan Paslon Menggugat

Jika tak terima hasil Pilwalkot Makassar

Danny-Fatma Menang, KPU Makassar Silahkan Paslon Menggugat
Petugas KPU Makassar menyusun kotak suara saat proses rekapitulasi. (Ilustrasi/KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)






KABAR.NEWS, Makassar - KPU telah merampungkan rekapitulasi suara Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Rekapitulasi menghasilkan Moh. Ramdhan Pomanto - Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma) sebagai pasangan calon terpilih.


Diketahui, pasangan Danny-Fatma menang dengan total jumlah suara sebanyak 218.908 suara atau sebesar 41,3 Persen. Hal ini disampaikan Ketua KPU Kota Makassar, Farid Wajdi yang mengatakan secara berurutan hasil perolehan suara pasangan calon. 


"Jumlah suaara terbanyak saya tidak sebut detailnya secara berurutan, nomor 1 kemudian nomor 2, nomor 3 dan 4 secara berurutan," tutur Farid di Hotel Harper, Jalan Perintis Kemerdekaan, Selasa (15/12/2020).


Perhitungan suara tersebut kata Farid, bisa digugat pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi (MK) selang waktu 3 hari setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara. 


Farid menyatakan, KPU Makassar telah menyiapkan bukti - bukti administrasi untuk menghadapi adanya pasangan calon lain yang mengajukan gugatan.


"Sekali lagi, kita ingatkan kepada tim calon ya, jika ada yang akan mengajukan keberatan, waktunya 3 hari, setelah KPU kota menetapkan. Sampai dengan waktu sebelum 3 hari itu kami tentunya akan mempersiapkan semua data administrasi untuk semua kemungkinan," jelasnya.


Namun, Farid menegaskan jika hasil rekapitulasi KPU Makassar dalam waktu 3 hari tidak dilaporkan untuk disengketa, maka pihaknya kembali akan melakukan penetapan.


"Kalau tidak ada sengketa, tugas kami adalah menunggu hasil penetapan hasil perkara di MK kalau tidak ada, kita punya 5 hari paling lambat untuk menindak lanjuti penetapan kembali," imbuhnya.


Oleh karena itu, KPU Makassar menunggu hasil laporan dari MK jika memang terjadi pelaporan sengketa hasil pemungutan suara tersebut. "Itu sekarang pengumuman dan penetapan. Kita tunggu nanti kalau tidak ada sengketa," pungkasnya.


Penulis: Fitria Nugrah Madani/A