Dana BOS Permudah Sekolah Terapkan Belajar Jarak Jauh

Kebijakan dana bos sangat fleksibel

Dana BOS Permudah Sekolah Terapkan Belajar Jarak Jauh
Tayangan diaolog KCPEN tentang pendidikan. (Screenshot/istimewa)












KABAR.NEWS, Makassar - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengumumkan kebijakan terkait skema penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tahun 2021. 


Mekanisme penyaluran dana BOS langsung ke sekolah sejak tahun lalu telah menerima tanggapan positif dan berhasil mengurangi tingkat keterlambatan dana sekitar 32 persen atau tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019.

Sutanto selaku Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud menjelaskan,sejak 2020 anggaran BOS sudah berbeda dengan tahun sebelumnya. 


"Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah agar anggaran BOS bisa langsung ke sekolah," kata Sutanto dalam keterangan tertulis dialog publik yang digelar KC-PEN, Jumat (27/3/2021).

"Tujuannya agar sekolah tidak terlambat  menerima dana BOS. Untuk tahun 2021 ini, dana BOS diberikan berdasarkan jumlah siswa dikalikan biaya per satuan pendidikan dan disesuaikan dengan tingkat kemahalan per Kabupaten/Kota."

Dr. Sutanto menjelaskan lebih lanjut mengenai indeks kemahalan yang dimaksud tersebut, “Indeks kemahalan tersebut menggunakan kemahalan konstrukusi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS),” terangnya.


Apa yang disampaikan Sutanto, diamini oleh Kepala SMP Negeri 1 Salatiga, Hariyati. Menurutnya petunjuk teknis (Juknis) BOS 2021 sangat membantu sekolah di masa pandemi untuk mewujudkan pendidikan yang baik sementara sekolah-sekolah dituntut pembelajaran jarak jauh 
(PJJ). 


"Cara berpikir kita harus cerdas dalam mengatur dana BOS yang ada,” tutur Hariyati dalam kesempatan yang sama.


Dalam prakteknya, Hariyati menggunakan dana BOS untuk membeli tablet dan meningkatkan 
sarana serta prasarana sekolahnya, sehingga siswanya yang terhambat mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) bisa dibantu dan didukung pihak sekolah.


“Bagi siswa kami yang mengalami hambatan sarana dan prasarana melakukan PJJ, kami pinjamkan perangkat tablet kami yang pengadaannya berasal dari BOS,” kisahnya.

Selain itu, Hariyati juga memanfaatkan dana BOS untuk meningkatkan kompetensi guru selama PJJ berlangsung saat pandemi, “Karena kita harus bisa memberi pelajaran lebih menarik lewat PJJ ini. Kami menciptakan metode yang menarik agar siswa tidak bosan di rumah,” ungkapnya.


Memang menurut Susanto, dana BOS memberikan ruang kepada Kepala Sekolah untuk sepenuhnya mengatur dan bertanggung jawab atas segala pengeluaran sekolah.


“Kebijakannya dibuat fleksibel sehingga tidak ada batasan penggunaan, bisa digunakan untuk peningkatan kompetensi guru, pengadaan sarana prasarana, untuk membayar jasa listrik, telepon, air, dan  internet sekolah,” terangnya.

Untuk kemudahan yang diberikan kepada sekolah, Hariyati menyampaikan harapannya agar program yang sudah baik terus dilakukan pemerintah.


“Harapan kami program-program yang sudah diluncurkan Kemendikbud sudah sangat baik dan mohon dilanjutkan, sehingga menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas, sistem pelaporan penggunaan dan BOS secara online juga sudah memudahkan kami,” tuturnya.


Namun begitu setelah guru dan tenaga pendidik menjadi prioritas vaksinasi pada tahap kedua ini, opsi bagi satuan pendidikan untuk menjalankan pelajaran tatap muka (PTM) terbatas sedang direncanakan Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Tentunya dengan memperhatikan kondisi pandemi dan menegakkan protokol Kesehatan yang ketat.