Skip to main content

Dampak Perubahan OPD, 50 Pejabat Pemprov Dinonjobkan

sad
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah bersama MenpanRB, Tjahjo Kumolo. (Dok. Humas Sulsel)

KABAR.NEWS, Makassar-- Perubahan struktur kelembagaan atau organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov berdampak pada kepegawaian. Beberapa jabatan struktural, mulai eselon II, III dan IV hilang.


Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah mengakui pihaknya kesulitan mengatur jabatan struktural yang hilang tersebut. Meski berat, NA menyebutkan perubahan OPD harus dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.


"Ada sekitar 50 yang sebelumnya dapat jabatan, saat ini tidak lagi. Ini karena arahan presiden untuk perampingan OPD dan jabatan," kata Nurdin di hadapan MenpanRB, Tjahjo Kumola saat menghadiri Seminar DPD ADHI Sulsel di Rujab Gubernur, Sabtu (25/1/2020).


Hingga saat ini, struktur kelembagaan atau organisasi perangkat daerah (OPD) baru belum sepenuhnya dirampungkan. Pemrpov Sulsel sendiri baru selesai melakukan validasi ke Kemendagri berdasarkan Perda Nomor 11/2019 tentang perubahan atas Perda Nomor 10/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.


Sementara itu, MenpanRB Tjahjo Kumolo menyebutkan penyederhanaan struktur OPD merupakan hal yang harus dilakukan pemerintah daerah. Hal ini akan mendukung kinerja dan pelayanan publik.


"Kami juga sudah mulai lakukan di pemerintah pusat, dimulai dari KemenpanRB. Bahkan kami juga sementara menggodok penghapusan pejabat eselon III dan IV," sebutnya.


Baca juga: Soal Penghapusan Honorer, MenpanRB Beri Waktu Tiga Tahun ke Kepala Daerah


Diketahui beberapa perubahan OPD di Pemprov Sulsel, seperti Biro Humas dan Protokol Setda Sulsel yang saat ini dilebur ke Diskominfo. Biro Pengelolaan Barang dan Aset Setda Sulsel  digabungkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.


Selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang digabung ke Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.


Sampai saat ini, Pemprov Sulsel belum melakukan pelantikan ulang terutama pejabat eselon III/IV. Tak hanya itu, pimpinan OPD masih ada yang diajabat oleh pelaksana tugas (Plt).


Adapun OPD di Pemprov Sulsel lain yang masih diisi Plt, diantaranya kesbangpol, dinas pendidikan, dinas kehutanan, bappeda, dinas kesehatan, biro pembangunan, biro umum dan perlengkapan, diskominfo, biro organisasi tata dan tata laksana, badan penghubung daerah, dan badan pengelolaan keuangan daerah, serta sekretaris DPRD Sulsel.

 

loading...