Skip to main content

Dalami Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilwalkot Makassar, Polda Sulsel Mulai Periksa PPK

Ilustrasi
Ilustrasi.


KABAR.NEWS, Makassar - Dalam mendalami kasus dugaan penyelewengan dana hibah Pilwalkot Makassar, penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel mulai memeriksa dan mengambil keterangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).


Kasubdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sulsel, Kompol Yudha Wirajati, mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi dana hibah Pilwalkot Makassar masih terus bergulir dan saat ini, pihaknya sementara melakukan pemeriksaan terhadap PPK.


Baca Juga: 


"Sekarang PPK yang diperiksa. Yang sudah diperiksa yakni Bendahara PPK Tamalate, Syafruddin dan ketua PPK Biringkanaya Tamsir," kata Kompol Yudha, Kamis (13/12/2018).


Ia mengungkapkan penyidikan kasus tersebut sempat tertunda, karena sejumlah penyidik mengikuti sertifikasi. Namun, pemeriksaan ini akan terus berlanjut. Rencananya, penyidik masih akan melakukan pemanggilan kepada PPK yang lain untuk dimintai keterangannya.


"Yang akan diperiksa besok Ketua PPK Tallo dan direktur air mas pantero technologi sekaitan dengan pengadaan komputer," jelas Yudha.


Sebelumnya dalam kasus ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel telah memeriksa tujuh saksi dari dari Pemkot Makassar dan KPU Kota Makassar. Mereka yaitu, Kasubag Umum BPKAD Kota Makassar Junaedah, Bendahara Pengeluaran. 


Sedangkan orang KPU yang sudah diperiksa dua komisioner yakni, Wahid Hasyim Lukman selaku kepala divisi hukum, dan Andi Shaifuddin selaku Divisi Parmas dan SDM. Kemudian Kasubag Umum Keuangan dan Logistik Mustar Jaya, Kasubag Hukum KPU Adrianti Ismail, Kasubag Data KPU Aryanti Arudji.


Perlu diketahui, kasus dana hibah Pemkot Makassar untuk KPU Makassar pada Pilwalkot lalu cukup bombastis yakni mencapai Rp60 miliar. Jika diteliti pada Pilwalkot 2014 lalu anggarannya hanya Rp42 miliar untuk 10 kandidat, sedang pilwalkot 2018 anggarannya Rp60 miliar untuk satu pasangan calon (paslon) saja. Usulan Rp60 miliar itu memang usulan dari KPU Kota Makassar. Padahal Pemkot hanya ingin menekan dengan biaya Rp40 miliar.

 

  • Lodi Aprianto