Skip to main content

Curiga Ada Permainan, Legislator Maros Minta Rekrutmen P3K Dihentikan

Curiga Ada Permainan, Legislator Maros Minta Rekrutmen P3K Dihentikan
DPRD Maros. (IST)

KABAR.NEWS,Maros - Legislator Komisi 1 DPRD Maros, Muh Arsyad meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) Maros untuk menghentikan proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

 

Pasalnya rekrutmen P3K itu dinilai cacat prosedural dan terkesan ada permainan meskipun sudah memasuki tahap pengujian. Hal itu dikarenakan sejak pendaftaran terbuka hingga akhir masa pendaftaran, tidak diumumkan secara terbuka kepada seluruh pegawai honorer Katergori 2 (K2).

 

Walhasil dari 343 honorer K2 di Maros, hanya ada 128 yang mendaftar. "Jelas dalam edaran menteri, kalau P3K ini untuk mengakomodir semua K2 di daerah. Tapi kok malah tidak semua. Kita curiga ini ada permainan. Makanya kita minta ini lebih baik dihentikan dulu, sampai semua terakomodir," Kata Arsyad, Sabtu (23/2/2019).

 

Lebih lanjut Arsyad menjelaskan, kecurigaannya itu ditujukan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Maros. Dimana proses rekrutmen yang berlangsung sebelumnya hanya berdasarkan kedekatan personal, bukan pada siapa yang lebih lama mengabdi dan yang dibutuhkan.

 

"Saat di RDP di DPRD, pihak BKDD bilang, penerimaan ini bertahap. Tapi apakah ada jaminan. Terus, jika memang harus begitu, harusnya ada kualifikasi yang berdasarkan kebutuhan dan masa mengabdi. Ini malah siapa yang dekat dia yang dapat," Lanjutnya. 

 

Pihaknya juga menegaskan, jika penerimaan P3K tidak mengakomodir seluruh honorer K2 di Maros, maka lebih baik ditiadakan. Karena dinilai sangat diskriminatif, selain itu Bupati Maros juga sudah pernah mengungkapkan, jika hal itu terkendala anggaran.

 

"Kalau diskriminatif, maka lebih baik tidak usah. Mereka semua ini punya hak yang sama, tidak boleh kita bedakan, apalagi kalau hanya ada unsur kedekatan atau Politik. Kan Pak Bupati juga bilang, kalau kita ini terkendala dengan anggaran, lalu kenapa tetap dilakukan," ujarnya.

 

Arsyad yang juga menjabat sebagai ketua Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Maros itu mengaku,  telah mendatangi pihak BKN di Provinsi untuk berkonsultasi. Namun, pihak BKN malah belum mendapatkan laporan dari Kabupaten atau kota yang melakukan perekrutan.

 

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Agustam menjelaskan jika perekrutan P3K ini memang terkesan singkat.

 

"Waktunya serba mepet dan terburu-buru, bahkan yang menjadi permasalahan di seluruh Indonesia karena anggaran yang digunakan untuk menggaji P3K nantinya dari APBD. Tidak dibiayai oleh APBN. Ini yang membuat kami juga bingung karena bisa dibilang hampir semua Kabupaten Kota sudah menetapkan APBD nya," terangnya.

 

Untuk penambahan waktu lanjut Agustam, itu bukan menjadi wewenang BKPPD melainkan wewenang pusat.

 

"Melalui admin kami sudah meminta untuk penambahan waktu tapi oleh pusat tidak bisa lagi. Karena pendaftaran hanya sampai tanggal 17 Februari saja. Dan yang mendaftar hingga 17 Februari itu ada 128 orang dari jumlah kuota 343 orang yang diberikan," tambahnya.

 

Untuk diketahui, Sebelumnya puluhan honorer K2 mendatangi DPRD Maros memprotes rektutmen P3K. Mereka mengaku informasi perekrutan itu, baru  diketahui setelah pendaftaran berakhir. Sebagian dari mereka juga mengaku telah membuat akun pendaftaran namun diminta oleh BKPPD untuk tidak mendaftar.

 

"Sebagian besar honorer sudah membuat akun. Tapi karena adanya informasi dari BKPDD, makanya kami mengikutinya. Tapi ternyata, hasilnya mengecewakan. Kami merasa dipermainkan. Padahal saya ini sudah 15 tahun mengabdi," kata Fitri honorer K2, beberapa waktu lalu.

 

Dari 343 kuota yang ada, diketahui sebanyak 281 untuk tenaga guru. Dan 27 tenaga kesehatan serta 35 untuk penyuluh pertanian.

 

 

  • Asiz

 

 

 

 

 

 

loading...