Covid-19 Tak Dianggarkan, Dewan Tolak APBD-P Makassar

"Kebijakan anggaran yang diajukan Pemkot di perubahan telah melanggar perintah tertinggi di atasnya. Tidak ada satu pun yang mengarah untuk  pemulihan Covid-19 ini," jelasnya.

Covid-19 Tak Dianggarkan, Dewan Tolak APBD-P Makassar
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Mario David.(ist)






KABAR.NEWS, MAKASSAR - DPRD Kota Makassar menolak Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2020. Tidak adanya kesepahaman dan kesepakatan antara pihak eksekutif (Pemkot) dan legislatif (DPRD) menjadi penyebabnya.


Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Mario David mengungkapkan, ada beberapa alasan mengapa mayoritas anggota dewan bersepakat untuk menolak APBD Perubahan untuk diparipurnakan.


Pertama, kata legislator Nasdem itu, yakni berkas dokumen Kebijakan Umum dan perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (PPAS) yang terlambat disampikan ke DPRD.


"Sesuai dengan ketentuan berkas itu disampikan pada Minggu pertama atau PDA 1 Agustus, namun baru disampikan pada minggu ke II bulan September," kata Mario, Kamis (1/10/2020).


Alasan kedua ditolaknya APBD Perubahan karena KUPA dan PPAS belum dilakukan review oleh Inspektorat Kota Makassar sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 2018 tentang review atas dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan. 


"Ini ada indikasi proses penganggaran tidak melalui rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah(TAPD) Pemkot Makassar. Diperkuat lagi dengan pimpinan SKPD saat rapat di komisi tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari setiap komisi," katanya. 


Lanjut Mario, alasan paling krusial dari ditolaknya APBD Perubahan oleh dewam adalah karena PPAS tidak sesuai dengan ketentuan mandatory ekspendentur yakni intruksi presiden nomor 4 tahun 2020, Permendagri nomor 20 tahun 2020 dan sejumlah aturan lainnya tentang program prioritas pemerintah pusat untuk refocusing dan relokasi anggaran, untuk mendukung penuh program kegiatan dalam penanganan bencana Covid-19 dan kesehatan serta penanganan dampak sosial (jaringan pengaman sosial) dan juga penanganan ekonomi (PEN) yang ditimbulkan. 


"Kebijakan anggaran yang diajukan Pemkot di perubahan telah melanggar perintah tertinggi di atasnya. Tidak ada satu pun yang mengarah untuk  pemulihan Covid-19 ini," jelasnya.


Ditambah lagi keputusan penganggaran parsial Pemkot Makassar mulai dari parsial 1 sampai 3 terkait penanganan Covid-19 kurang lebih Rp263 Miliar dengan nomenklatur anggaran belanja tidak terduga (BTT) tidak digunakan secara maksimal dan tidak digunakan seluruhnya untuk penanganan Covid-19. 


"Dan setelah itu Kebijakan Pemkot Makassar pada Penganggaran Parsial 4 dan 5 justru mengalihkan anggaran kurang lebih Rp30 Miliar ke anggaran belanja pegawai dan belanja langsung yang tidak signifikan bermanfaat bagi masyarakat kota Makassar yang terkena dampak ekonomi dari Covid-19," pungkasnya.

Penulis: RAHMA AMIN/A