Skip to main content

Copot 15 Camat, Legislator DPR Sebut Danny Salah Gunakan Wewenang

IST
Legislator DPR RI, Luthfi Andi Mutty. (IST)

 

KABAR.NEWS, Jakarta - Kebijakan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto yang mencopot 15 Camat menuai sorotan. Adalah Legislator DPR RI, Luthfi Andi Mutty yang menyoal sikap Wali Kota yang akrab disapa Danny tersebut. 

“Pembebasan seorang pejabat dari jabatan pada hakekatnya adalah suatu bentuk hukuman disiplin. Dalam kaitan itu maka pencopotan 15 orang camat sekaligus oleh Wali Kota Makassar telah mengusik rasa keadilan saya,” kata Anggota Komisi IV DPR RI ini dalam keterangan yang ia posting pada status facebook resminya, Selasa (12/6/2018).

Politisi NasDem ini memaparkan, sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai (PP No.53 Tahun 2010), menetapkan tingkat dan jenis hukuman disiplin Pegawai.


BACA JUGA:


Di mana lanjut mantan Bupati Kabupaten Luwu Utara dua periode ini, tingkat dan jenis hukuman tersebut terkait hukuman, serta Disiplin Ringan. Yang di antaranya, teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis.

Selain itu juga disebutkan adanya hukuman Disiplin Sedang, yang dalam poinnya menyebutkan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, serta penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Sementara lanjut Politisi Sulawesi Selatan (Sulsel) ini, dalam aturan juga menyebutkan terkait Hukuman Disiplin Berat.


BACA JUGA:


Yang poin pertamanya soal penurunan pangkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, serta poin kelima pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

“Jika mengacu pada ketentuan di atas terang Luthfi, maka 15 orang camat yang dinonjobkan pasti telah melakukan pelanggaran disiplin berat.

“Pertanyaannya, apakah mereka telah diperiksa oleh aparat pengawasan internal (Inspektorat) yang 
dimuat dalam sebuah berita acara untuk mengetahui bentuk pelanggaran berat yang mereka lakukan itu?.”

“Jika belum, maka tindakan Wali Kota membebaskan mereka dari jabatan adalah suatu bentuk penyalahgunaan wewenang. Dan itu tidak boleh dibiarkan, karena akan menggiring pada lahirnya sebuah pemerintahan otoritarian,” lanjut Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.

Diberitakan Sebelumnya, Kebijakan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto yang menonaktifkan 15 camat di kota Makassar secara bersamaan, menjadi perhatian Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Soni Sumarsono. 

Bahkan Sumarsono membentuk Tim Lima untuk mengusut pencopotan 15 Camat yang dilakukan oleh Danny Pomanto.