Skip to main content

Catatan Akhir Tahun KOPEL Sulsel: Mengingatkan “Utang Politik” Prof Andalan

Catatan Akhir Tahun KOPEL Sulsel: Mengingatkan “Utang Politik” Prof Andalan
Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dan Gubernur Nurdin Abdullah. (IST)


KABAR.NEWS, Makassar - Kepemimpinan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2018-2023 memasuki bulan ke-4 atau berada dipenghujung akhir tahun 2018. 



Oleh karena itu, Komite Pemantau Legislatif Sulsel (Kopel Sulsel) mengingatkan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman atas sejumlah janji politik yang tertuang dalam visi Sulsel Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan berkarakter.

 

Kopel mengingatkan agar lima visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel yang dijabarkan dalam 5 misi, akan ditagih oleh 8,7 juta penduduk di seluruh Sulsel.

 

Menurut Kopel, warga Sulsel tidak boleh berpangku tangan untuk hanya sekedar meramaikan  pesta demokrasi lima tahunan, untuk mendudukkan para kandidat meraih kekuasaan, dengan meninggalkan substansi pergantian kepemimpinan melalui pencoblosan di bilik suara.


"Apakah akan memberi dampak perubahan bagi kehidupan masyarakat atau justru mengalami keunduran pembangunan tentu ini akan menjadi catatan kritis bagi masyarakat," kata Direktur Kopel Sulsel, Musaddaq, melalui keterangan resminya kepada KABAR.NEWS, Senin (31/12/2018).


Dari catatan Kopel Sulsel, pemerintahan sebelumnya masih menyisakan berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Seperti, kondisi makro pembangunan Sulsel yang menjadi pekerjaan rumah (PR) Nurdin Abdullah-Andi Sudirman.


Menurut Kopel Sulsel, salah satu PR pemerintahan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman adalah menurunkan angka kemiskinan yang pada tahun 2017 menurut data Kopel meningkat 9,48 persen dibanding tahun 2016 pada angka 9,24 persen.



Selain itu, Musaddaq menilai APBD Sulsel senilai 9,8 triliun yang dianggap  cukup fantastis akan menjadi batu uji bagi Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman.


"Apakah anggaran sebagai instrumen pembangunan akan tepat sasaran atau tidak dalam menjawab janji politik. Tentu semua akan tergantung dari komitmen dari Gubernur," tukas Musaddaq.

 

 

 

loading...