Skip to main content

Capai Rp 15 miliar, Pengajuan Anggaran Pilkada Maros dari Bawaslu Belum Disetujui 

Pilkada Maros 2020
Ketua Bawaslu Kabupaten Maros Sufirman (KABAR.NEWS/Fahrul) 

KABAR.NEWS, Maros - Pemerintah Kabupaten Maros dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maros belum menemukan titik temu kesepakatan dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada 2020.

 

Untuk diketahui Bawaslu Maros mengajukan anggaran dana sebesar Rp 15 miliar ke Pemkab Maros. Namun pihak Pemkab menganggap dana itu terlalu besar bila dibndingkan dengan daerah lain ayang ada di Sulawesi Selatan. 

 

"Anggaran Bawaslu nilainya terlalu tinggi dibanding daerah lain. Padahal daerah lain, seperti Bulukumba hanya membutuhkan Rp. 7,5 miliar dan Palopo hanya Rp. 10 miliar" kata Bupati Maros Hatta Rahman, Selasa (22/10/2019).

 

Hatta rahman menganggap, Bawaslu harus merasionalisasikan anggarannya. Ia mengkhawatirkan nanti anda anggaran yang dianggap markup. 

 

Sementara itu dilain pihak ketua Bawaslu Maros Sufirman saat ditemui di Kantor Bawaslu Maros Jl. Dr. Ratulangi No. 75 menyatakan, anggaran yang Bawaslu Maros ajukan sudah diperhitungkan sematang mungkin. 

 

"Semua nggaran kita ajukan merupakan hasil evaluasi dari pilkada dan pemilu sebelumnya, dan sudah kita perhitungkan, semunya kita ajukan dengan dasar yang jelas. Kalaupun ada yang dasarnya tidak jelas kami meminta Bupati untuk hapus saja," katanya. 

 

Menurutnya Maros tidak bisa dibandingkan dengan daerah lain seperti Bulukumba karena Maros memiliki lebih banyak Kecamatan sehingga petugas dan item pendukung pastilah lebih banyak. 

 

"Kita serahkan saja ke pihak Kemendagri. Pada intinya bila tidak ada kesepakatan tahapan Pilkada tidak berjalan, itu yang harus kita yakini." tutup Sufirman. 

 

 

(Fahrul/A)

 

 

 

loading...