Buruh di Makassar Tuntut Kenaikan UMK 8 Persen

Kelompok Buruh juga Protes Isi Poin Omnibus Law

Buruh di Makassar Tuntut Kenaikan UMK 8 Persen
Sejumlah buruh di Makassar saat melakukan aksi unjukrasa menuntut kenaikan UMK dan Protes Omnibus Law.(ist) 






KABAR.NEWS, MAKASSAR - Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2021 yang rencananya disahkan hari ini, Selasa, 10 November 2020, diwarnai aksi demonstrasi dari kelompok buruh. Mereka berunjuk rasa di halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Jalan AP Petterani.

Kelompok buruh tersebut menyampaikan beberapa tuntutan. Di antaranya penghapusan UMK yang diganti dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilai membuat upah pekerja lebih rendah. 

Selain itu, mereka juga menilai jika pemerintah tidak terlalu sensitif terhadap kebutuhan kaum buruh. Hal itu disampaikan Takbir Bilong, selaku jenderal lapangan aksi. Menurutnya, kondisi kaum buruh saat ini makin tertindas dengan regulas-regulasi repemrintah dan hanya mementingkan kepentingan pengusaha.

Ia juga menuntut pemerintah untuk memutuskan kenaikan upah minimun pada tahun 2021 sebesar 8 persen dari nilai sebelumnya."Kami mendesak kenaikan upah sebesar 8 persen," tegasnya, di Kantor Dinasker Makassar, Selasa (10/11/2020). 

Sementara, pihaknya juga menyoroti sejumlah poin dalam Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang belum lama ini disahkan DPR dan Pemerintah RI."Berlakunya upah perjam atau satuan waktu, upah borongan dan upah industri padat karya, jelas merugikan buruh," tandasnya.

Pihaknya juga memprotes kontrak kerja seumur hidup dan rentan PHK, pemotongan waktu Istirahat, kemudahan perekrutan tenaga kerja asing, serta berkurangnya nilai pesangon.

"Perhitungan pesangon PHK diubah menjadi 25 kali upah. Rinciannya, 19 kali upah ditambah 6 kali jaminan jehilangan pekerja. Padahal di dalam Undang-undang sebelumnya disebutkan pesangon PHK adalah 32 kali upah," pungkasnya.


Penulis: Fitria Nugrah Madan/B