Bupati Selayar Minta Polisi Selidiki Surat Jual Beli Tanah Pulau Lantigiang

Basli Ali meminta kepala desa untuk tidak mudah menyetujui jual beli tanah di wilayah Taman Nasional Taka Bonerate.

Bupati Selayar Minta Polisi Selidiki Surat Jual Beli Tanah Pulau Lantigiang
Surat jual beli tanah di Pulau Lantigiang. (Foto: Istimewa)






KABAR.NEWS, Makassar - Kasus jual beli tanah Pulau Lantigiang viral di media sosial menjadi perhatian Bupati Selayar, Basli Ali. Bahkan Basli Ali meminta Kepolisian Resort (Polres) Selayar untuk menyelidiki munculnya surat keterangan jual beli tanah di Pulau Lantigiang. 

Dalam surat keterangan jual beli tanah Pulau Lantigiang ditandatangani dan bermaterai 6000 oleh Syamsul Alam sebagai penjual. Selain Syamsul Alam, terdapat tandatangan Asdianti sebagai pembeli dan Kepala Desa Jinato saat itu bernama Abdullah.

"Jadi sementara kita minta ke polres dan sudah melakukan penyelidikan, apa sih yang sebenarnya tujuan daripada munculnya surat keterangan jual beli (tanah di Pulau Lantigiang)," ujarnya, Senin (1/2/2021). 

Basli menegaskan Pulau Lantigiang merupakan kawasan konservasi di bawah Balai Taman Nasional Taka Bonerate. Dengan demikian, kata dia, pemerintah desa Jinato tidak bisa menyetujui jual beli lahan di wilayah Taman Nasional Taka Bonerate. 

"Jadi seharusnya di sana itu, pemerintah Desa Jinato ini tidak bisa diperjualbelikan apalagi pulau-pulau. Itu kan pengelolaan ada di kementerian, jadi tidak bisa di perjualbelikan. Sementara sekarang itu sudah diselidiki oleh polres," kata dia.

Basli menjelaskan kronologi terjadinya jual beli tanah di Pulau Lantigiang. Jual beli tersebut terjadi saat orang tua Syamsul Alam pernah melakukan aktivitas di Pulau Lantigiang sehingga menganggap tanah tersebut miliknya.

"Tahun 2015 itu oleh kepala desa di sana menyetuui perstujuan ahli waris yang menganggap dirinya pernah mengelola pulau kosong tidak berpenghuni. Bahkan mereka sempat mau mengurus legalitasnya di BPN (Badan Pertanahan Nasional)," ujarnya.

Karena BPN telah mengetahui jika tanah di Pulau Lantigiang milik negara, maka sertifikat tidak dikeluarkan. Ia mengimbau kepada seluruh kepala desa di wilayah Kepulauan Taka Bonerate untuk tidak menandatangani jual beli tanah dan juga investasi. 

"Kita sudah imbau kepala desa jangan tandatangan, seperti kalau ada investasi mau masuk hubungi pemerintah karena ini berbahaya," tuturnya. 

Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sulsel, Komisaris Besar E Zulpan mengatakan kasus tersebut kini dalam tahap penyelidikan Kepolisian Resor (Polres) Selayar. Polisi mulai menyelidiki kasus dugaan penjualan pulau itu setelah menerima laporan dari Balai Taman Nasional Taka Bonerate. 

"Pulau yang hendak dijual memang masuk wilayah Taman Nasional Taka Bonerate," ujarnya saat dihubungi KABAR.NEWS melalui telepon, Sabtu (30/1/2021).

Zulpan mengaku petugas sudah mendatangi lokasi untuk mengambil keterangan sejumlah saksi. Sejauh ini, dari hasil penyelidikan, diduga pulau dijual seharga Rp900 juta oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik. Kabarnya, si penjual sudah menerima uang muka senilai Rp10 juta.

"Tujuh orang saksi sudah diperiksa, mulai dari keluarga dari pihak yang diduga sebagai pembeli pulau," kata dia.

Sekadar diketahui, pulau Lantigian itu termasuk kawasan zona perlindungan bahari. Sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: SK.23/KSDAESET/KSA.0/1/2019 tertanggal 23 Januari 2019, status pulau kemudian ditetapkan masuk kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.