Bupati Jeneponto Tegaskan Tak ada Suket Mudik

Pemkab Jeneponto memastikan mendukung keputusan pemerintah pusat soal larangan mudik.

Bupati Jeneponto Tegaskan Tak ada Suket Mudik
Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar. (Foto: KABAR.NEWS/Akbar Razak)






KABAR.NEWS, Jeneponto - Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar mendukung kebijakan pemerintah pusat meniadakan mudik tahun ini. Menurut bupati dua periode ini, prinsip dari larangan mudik adalah pembatasan pergerakan orang.

"Kebijakan pemerintah pusat itu karena melihat situasi di Jakarta karena banyak orang dari luar, kalau kita dari Jeneponto ini tidak ada semua dari sini," ujarnya kepada KABAR.NEWS di Kantor Bupati Jeneponto, Selasa (30/3/2021).

Dia mengaku tak mempermasalahkan soal kebijakan pemerintah tersebut. Pasalnya, notabene pejabat merupakan 90 persen orang daerah.

"Larangan mudik rata-rata pejabat kita orang di sini, jadi tidak ada mudik. Kita tidak terlalu masalahkan itu karena pejabat kita 90 persen orang Jeneponto semua," jelasnya.

Selain itu, kata dia, untuk orang luar akan mudik ke Jeneponto tentu akan mengikuti aturan di mana mereka berdomisili. Salah satunya adalah surat keterangan mudik.

"Orang luar akan mudik ke Jeneponto ini pastinya akan mengikuti aturan di mana dia akan berdomisili karena harus ada suket diperoleh. Kalau di sana ditahan, berarti sudah melaksanakan aturan yang telah ditentukan pemerintah pusat," terangnya.

Karaeng Ninra sapaan akrabnya menegaskan, bahwa pemerintah daerah tak akan mengeluarkan suket mudik bagi siapa pun.

"Kalau kita di daerah tidak akan mengelurkan suket untuk keluar mudik itu titik," pungkasnya.

Diketahui, pemerintah memutuskan untuk menghapus kegiatan mudik pada Idul Fitri 2021.

Keputusan ini diambil setelah rapat tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PKM) Muhadjir Effendy dan sejumlah menteri dan lembaga terkait.

"Maka ditetapkan bahwa pada tahun 2021 mudik ditiadakan," ujar Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/3/2021).

Aturan ini berlaku untuk seluruh masyarakat. Mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pekerja mandiri.

Penulis: Akbar Razak/B