Skip to main content

Bupati Ini Dipecat Karena ke Amerika Serikat Tanpa Izin 

Bupati Ini Dipecat Karena ke Amerika Serikat Tanpa Izin 
Bupati Talaud Sri Wahyuni yang dipecat. (INT)


KABAR.NEWS - Bupati Talaud Sri Wahyuni,dipecat dari jabatannya karena tidak izin kepada Gubernur dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Posisinya digantinya oleh Wakil Bupati Petrus Tuange yang ditunjuk sebagai Plt Bupati.

Wakil Gubernur Privinsi Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw yang didampingi Kepala Biro Pemerintahan dan Humas, Jemmy Kumendong menyerahkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo terkait penunjukan sebagai Plt Bupati Kepulauan Talaud kepada Simon, pada Jumat, 12 Januari 2018.

Wagub Sulut dalam arahannya meminta agar Plt Bupati Talaud senantiasa menjaga stabilitas keamanan serta terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi karena saat ini sedang memasuki Pilkada. Ia juga mengingatkan agar masalah keamanan terus dijaga dan ditingkatkan.

"Tetap jaga solidaritas dan pelayanan kepada masyarakat dan secara umum untuk kita semua agar hal ini menjadi yang pertama dan yang terakhir, karena jangan lagi hal yang seperti ini terjadi lagi," ujar Steven, seperti yang dikutip dari Liputan6.com. 

Dia menyampaikan keputusan pemberhentian Bupati Talaud merupakan peringatan bagi kepala daerah lain agar tidak melanggar aturan yang ada. Hal itu direspons Simon dengan berjanji untuk meneruskan roda pemerintahan agar berjalan seperti biasa dan meneruskan semua program untuk kemajuan dan pembangunan.

"Apa yang telah dipercayakan kepada saya tentunya ini harus menjadi tanggung jawab yang harus di jalankan sesuai dengan perintah Undang-Undang," ujar dia.

Sebelumnya, tim investigasi dari Kemendagri atas laporan Gubernur Sulut, menemukan bahwa Bupati Talaud telah melakukan perjalanan dinas luar negeri dan tidak pernah mengajukan izin kepada Gubernur dan Mendagri.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri 29 Tahun 2017 tentang izin luar negeri dan UU 23 Tahun 2014 Pasal 76 ayat 2 menyatakan, kepala daerah yang akan melakukan perjalanan keluar negeri harus meminta izin ke Kemendagri. Jika tidak, kepala daerah bersangkutan akan dinonaktifkan.