Bukan PSBB, Pemkot Makassar Pilih PKM Tekan Penyebaran Covid-19

Pemkot sendiri lebih memilih memberlakukan PKM guna menekan penularan Covid-19

Bukan PSBB, Pemkot Makassar Pilih PKM Tekan Penyebaran Covid-19
Ket. Gambar: PJ Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin.ist






KABAR.NEWS, MAKASSAR - Aturan penerapan jam malam yang sebelumnya dilakukan Pemerintah Kota ( Pemkot) Makassar hingga pukul 19.00 diputuskan tidak dilanjutkan, tetapi menggantinya dengan penerapkan Pembatasan Kegiatan Masyakarat (PKM). 

Kebijakan tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 443.01/11/S.Edar/Kesbangpol/I/2021 ditandatangani oleh Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin yang akan efektif berlaku pada 12 Januari 2020 dan berakhir pada 26 Januari mendatang.

Pemberlakuan PKM didasarkan atas instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai upaya mencegah dan menekan penyebaran Covid-19.Pemkot sendiri lebih memilih memberlakukan PKM guna menekan penularan Covid-19,sebab risiko dampak ekonominya lebih kecil jika dibandingkan dengan PSBB.

Dalam aturan tersebut, PKM di Makassar, jam operasional kini dibatasi hingga pukul 22.00 WITA. Kebijakan ini berlaku untuk fasilitas umum, toko, mall, cafe, warung kopi (Warkop) rumah makan, dan game center.

Lebih lanjut, para pelaku usaha yang masuk dalam kebijakan itu diminta untuk memperketat protokol kesehatan (Prokes). Para camat dan lurah pun diminta untuk mengawasi mereka selama beroperasi.

PJ Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengakui bahwa pihaknya akan terus melakukan percobaan kebijakan penerapan untuk pengendalian Covid-19. Dirinya juga enggan jika penerapan pembatasan berdampak secara signifikan terhadap geliat ekonomi di Kota Makassar. 

"Kalau memang efektivitasnya bagus terkait dengan pengendalian Covid, tentu layak kita teruskan, tetapi kalau efektivitasnya tidak terlalu signifikan tapi justru signifikan menghantam ekonomi kita khususnya UMKM, tentu kita akan cari formulasi baru, langkah-langkah baru yang lebih baik," pungkas Rudy. 

Penulis Fitria Nugrah Madani/A