BPKAD Jeneponto belum Cairkan Dana Desa karena Kades "Membandel"

*Anggaran dana desa tahun 2021

BPKAD Jeneponto belum Cairkan Dana Desa karena Kades "Membandel"
Kasubag Keuangan BPKAD Jeneponto, Ninik Hartini. (KABAR.NEWS/Akbar Razak).






KABAR.NEWS, Jeneponto - Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, hingga kini tak kunjung cair pada triwulan keempat tahun 2022.


Kasubag Keuangan BPKAD Jeneponto Ninik Hartini mengatakan, ada 76 desa dari 82 desa yang tersebar di 11 kecamatan belum menikmati pencairan dana desa.


Ninik menyebut, ADD 76 desa tersebut belum dibayarkan lantaran kepala desa atau Kades telat memasukkan laporan pertanggung jawaban atau LPJ.


"Yang lain salahnya desa sendiri, kenapa lambat mengajukan. Lambat dia masukan LPJ-nya," ujar Ninik saat ditemui KABAR.NEWS di ruang kerjanya, Selasa (10/5/2022).


Menurut dia, banyak kepala desa "bandel". Pasalnya, LPJ yang seharusnya disetor setelah Dana Desa (DD) cair, namun itu tak diperhatikan. Sehingga, proses pencairan lambat.


"Karena sebenarnya dia sendiri terlambat ajukan. Seharusnya, keluar uangmu bulan ini, bulan depannya ajukan mi SPJ-mu. Karena itu salah satu syarat kita harus ada SPJ," ucapnya.


Sementara itu, enam desa sudah dibayarkan ADD-nya kerena telah melengkapi administrasi pencarian. Salah satunya adalah SPPD. "Buktinya ada 6 desa yang cair. Maksudnya dia cair sampai triwulan 4," ungkapnya.


Ia menambahkan, bahwa pihaknya saat ini telah mengusulkan pencairan ADD di APBD perubahan tahun 2022 sebesar Rp2 miliar. 


"Rp2 miliar nah, jumlah utangnya BPKAD untuk desa. Insya Allah kalau disetujui APBD perubahan akan cair," kata dia.


Namun, tak semua ADD itu dibayarkan. Desa yang sudah mengumpulkan SP2D-nya akan dibayarkan. Tercatat, hanya 68 desa saja.


"68 desa yang akan dibayarkan tahap 4 di anggaran perubahan tahun 2022. Seandainya lengkap semua SP2D-nya, maka yang cair itu Rp4 miliar, tapi hanya sedikit yang selesai, sehingga yang cair cuman Rp2 miliar," pungkasnya.


Penulis: Akbar Razak/B