Skip to main content

BPK Temukan Pengendapan Dana Kapitasi BPJS Kesehatan Sebesar Rp2,5 T

BPK Temukan Pengedapan Dana Kapitasi BPJS Kesehatan Sebesar Rp2,5 T
Focus Group Discussion BPJS Kesehatan tentang penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FTKP) dengan dana kapitasi, di Hotel Four Point Makassar, Selasa (6/8/2019). (KABAR.NEWS)

KABAR.NEWS, Makassar - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Azis, mengungkap pengendapan dana kapitasi BPJS Kesehatan sebesar Rp2,5 triliun untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 


Baca juga: Karhutla Riau: Seribu Lebih Warga Terserang ISPA

Harry Azhar Azis mengatakan, dana kapitasi BPJS Kesehatan yang mengendap Rp2,5 triliun ditemukan di seluruh Puskesmas yang seharusnya dioptimalkan untuk peningkatan Faskes tingkat pertama.


"BPJS Kesehatan ini menjadi perhatian khusus kami di BPK, utamanya pemanfaatan dana kapitasi karena tugas BPJS Kesehatan membuat masyarakat Indonesia menaikkan tingkat IPM dan lama hidupnya semakin baik," ujar Harry Azhar Azis, dalam FGD bertema Penguatan FKTP Melalui Efektivitas Penggunaan Dana Kapitasi, di Hotel Four Point Makassar, Selasa (6/8/2019).


Khusus Puskesmas di Sulsel, berdasar hitungan BPK, hampir Rp120 miliar dana kapitasi untuk FTKP tidak digunakan. Maka dari itu, Harry meminta BPK RI Sulsel untuk menghitung apakah angka yang tidak digunakan itu material atau tidak.


"Kalau perlu, ini akan membuat atau mempengaruhi opini pemberian WTP untuk provinsi, kabupatan atau kota," beber Guru Besar Universitas Airlangga ini.

 

Menanggapai hasil temuan BPK RI sebesar Rp2,5 Triliun tentang pengendapan dana BPJS Kesehatan, Fahmi Idris menegaskan pihaknya memanfaatkan dana alokasi dari APBN untuk kepentingan masyarakat dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. 


"Dana kapitasi yang tidak terpakai tahun ini, akan digunakan di tahun berikutnya," kata Fahmi.


Baca juga: FOTO: BPJS Kesehatan Layani Tamu Allah

Sementara Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PPP, Amir Uskara yang hadir sebagai narasumber kegiatan tersebut mengatakan, lima persen dari APBN harus masuk ke dalam anggaran kesehatan, yang berarti sebesar Rp123 Triliun. 


"Uang itu nantinya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pelayanan kesehatan masyarakat," jelas Amir Uskara, yang juga


Doktor Ilmu Ekonomi Unpad ini berpendapat, pelayanan kesehatan selama ini masih berorientasi pada program, padahal akan lebih bermanfaat jika lebih digunakan untuk promotif dan pencegahan.


"Kita harap dengan dilaksanakannya FGD ini akan dievaluasi bersama terkait sejumlah program yang dinilai masih belum maksimal," tandas Amir Uskara.


FGD ini diikuti kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan dari 24 Kabupaten kota se-Sulsel dan digelar BPJS Kesehatan.