Bimtek Kades Se-Sinjai di Hotel Makassar Dinilai Pemborosan Anggaran

Dikritik warga Sinjai

Bimtek Kades Se-Sinjai di Hotel Makassar Dinilai Pemborosan Anggaran
Puluhan kepala dan perangkat Desa dari Kabupaten Sinjai mengikuti Bimtek Smart Village di Hotel Teraskita Kota Makassar. (Istimewa)












KABAR.NEWS, Sinjai - Bimbingan teknis atau Bimtek kepala desa dan aparatur desa se-Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan yang digelar di hotel berbintang Kota Makassar, dinilai sebagai kegiatan pemborosan anggaran.


Penilaian tersebut datang dari pemerhati sosial masyarakat Sinjai, Andi Darmawansyah. Pria yang akrab dipanggil Ancha Mayor itu berpendapat, seharusnya bimtek dan konsultasi pengelolaan website desa tersebut cukup digelar di Sinjai.


"Seyogyanya, bimtek tidak mesti keluar daerah Sinjai, tapi cukup mendatangkan atau mengundang para pihak yang berkompeten ke Sinjai. Sehingga kegiatan tersebut terlaksana. Kalau dilaksanakan di luar Sinjai, persepsi masyarakat bakalan liar dan terkesan hanya dijadikan bisnis oleh oknum tertentu,"  kata Ancha di Sinjai, Sabtu (16/10/2021).


Selain bimtek, kegiatan selama 4 hari di sebuah hotel di Kota Makassar itu juga merupakan sosialisasi penerapan program aplikasi smart kampung berbasis teknologi dan komunikasi. Penyelenggaranya ialah Dinas Kominfo dan Persandian Sinjai bekerja sama Pusat Pengembangan Kapasitas Aparatur dan 
Parlemen Indonesia (PP-KAPI).


Kepala Diskominfo dan Persandian Sinjai, Tamzil Binawan membantah kegiatan bimtek tersebut bukanlah bagian dari kegiatan pemerintah daerah meski yang membuka acara adalah pejabat Pemkab Sinjai.


"Kami sampaikan bahwa teman-teman Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) di Dinas Kominfo diminta menjsumber oleh pihak panitia dengan alasan, agar apabila telah selesai melaksanakan bimtek, bisa lebih memperdalam lagi di bidang aptika," kata Tamzil saat dihubungi via telepon.


Mengenai alasan mengapa Bimtek digelar di Makassar, Tamzil mempersilahkan hal itu dikonfirmasi kepada panitia penyelenggara. "Karena teman-teman aptika hanya diminta sebagai narasumber," katanya.


Ancha Mayor melanjutkan, kegiatan bimtek tersebut tetap dianggap memboroskan anggaran. Apalagi, setiap peserta dibiayai Rp4,5 juta. Jika dikalkulasi dengan jumlah kepala desa yang ikut, maka jumlahnya ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.


Banyaknya ongkos kegiatan tersebut menurut Ancha, disebut "membuang-buang anggaran" di tengah pandemi Covid-19. Dia menyebut kegiatan serupa sudah pernah dilakukan. Namun, dia mengklaim, hasil bimtek tidak berdampak positif terhadap tata kelola pemerintahan, kampung smart dari tahun ke tahun.


"Kan lucu, hasil pengalaman para peserta (kades da aparatur desa) yang telah ikut bimtek tiap tahun ke luar daerah, tidak ada ilmu dari bimtek yang diterapkan di kampung-kampung," katanya.


Ancha menyebut, salah satu indikator tidak efektinya bimtek tersebut adalah partisipasi warga dalam perencanaan, transparansi, akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan ITE, masih menjadi masalah serius di Kabupaten Sinjai.


"Kegiatan bimtek atau studi banding menjadi salah satu titik rawan korupsi dalam pengelolaan dana desa saat ini," klaim Ancha Mayor.


"Dengan nilai ADD yang fantastik digunakan, kegiatan bimtek tersebut tidak bergejolak ke publik, karena hampir seluruh peserta memasuki masa akhir jabatan, jadi kesannya hanya  bepergian (jalan-jalan) keluar daerah dibiayai dana desa," tambah dia.


Sementara, pihak panitia yang juga diketahui adalah ketua organisasi wartawan di Kabupaten Sinjai, saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp dan telepon, yang bersangkutan memilih bungkam.


Penulis: Syarif/B