Biaya Vaksinasi Masyarakat Kurang Mampu Ditanggung Pemerintah
Hanya kalangan tertentu yang akan divaksinasi cuma-cuma seperti tenaga kesehatan, pemberi pelayanan publik dan kelompok rentan.
Rahma Amin 
KABAR.NEWS, Jakarta--Biaya vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang kesulitan secara sosial dan ekonomi, akan ditanggung oleh pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi.
"Kalau masyarakat sosial ekonominya kurang pasti akan ditanggung pemerintah," kata Nadia dikutip di laman Kompas.com,Senin(14/12).
Lanjut Nadia membenarkan kalau pemerintah sendiri telah berencana untuk tidak menggratiskan vaksin Covid-19 secara total. Hanya kalangan tertentu yang akan divaksinasi cuma-cuma seperti tenaga kesehatan, pemberi pelayanan publik dan kelompok rentan.
Masyarakat yang kesulitan secara sosial dan ekonomi, kata Nadia, termasuk dalam kelompok rentan. "Proporsi ini juga masih terus di dalam pembahasan ya, belum final, jadi masih berkembang. Nanti akan diinformasikan kalau sudah pasti," ujarnya. Menurut Nadia, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai harga vaksin Covid-19. Hal ini masih terus dibahas para pemangku kepentingan.
Ia menyebutkan, seandainya vaksin digratiskan secara total, maka anggaran negara akan membengkak. Sebab, selain vaksin, pemerintah juga perlu menyiapkan dana untuk layanan rumah sakit, alat pelindung diri (APD), hingga bantuan sosial masyarakat.
"Sementara kan pertumbuhan ekonomi kita minus," kata dia. Oleh karenanya, lanjut Nadia, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat terkait hal ini. "Jadi di masa pandemi kita mengajak semua berperan serta," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi menjelaskan terdapat 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target pemerintah untuk penyuntikan vaksin.
Dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 32 juta orang gratis dan 75 juta orang harus membayar untuk mendapatkan vaksin. "Iya, jadi perkiraan awal angka seperti itu untuk mencapai 67 persen orang yang diimunisasi," ujar Nadia.(*)
