Betulkah Makassar Kota Terkorup ke-2 di Indonesia? Berikut Ulasannya!

Di tengah klaim Danny yang mendapatkan penghargaan tertinggi terkait keberhasilannya menjadikan pemerintahan Kota Makassar transparan, betulkah di waktu yang sama Makassar masuk dalam daftar kota terkorup kedua di Indonesia? Yuk kita cek faktanya!

Betulkah Makassar Kota Terkorup ke-2 di Indonesia? Berikut Ulasannya!
Balaikota Makassar.(Kabar.News/Irvan Abdullah)






KABAR.NEWS, MAKASSAR - Debat publik kedua Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2020 digelar pada Selasa (24/11/2020) malam lalu. Di segmen pertama, masalah korupsi menjadi pemantik hidupnya debat diantara empat pasang calon.

Mengusung tema "Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Penataan Kawasan Perkotaan dan Ekonomi", paslon nomor urut dua melalui calon Wakil Walikota Makassar, Abdu Rahman Bando, melemparkan pertanyaan yang khusus dialamatkan kepada Fatmawati Rusdi, calon Wakil Walikota Makassar dari paslon nomor urut 1 pada segmen pertama debat publik.

"Ketika ibu terpilih menjadi wakil walikota, bagaimana ibu bisa menghindari agar Makassar tidak dilabelkan sebagai kota terkorup. Sebagaimana pernah diangkat di media nasional yaitu Kompas.com yang meletakkan Makassar sebagai kota terkorup ke-2 di Indonesia, berbanding terbalik yang disampaikan oleh Pak Danny tadi," pungkas mantan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Makassar itu, di menit 30.28 debat.

Sebelumnya, Calon Walikota Makassar nomor urut 1, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto, menyampaikan sejumlah keberhasilannya selama lima tahun memimpin Kota Makassar ketika menjawab pertanyaan panalis di segmen itu, terkait sikap kandidat menyikapi permintaan jata proyek dan jabatan dari para pendukung ketika kelak berhasil duduk sebagai kepala daerah. 

Ia mengatakan, seorang kepala daerah harus mampu menjauhkan diri dari Conflict of Interest atau konflik kepentingan. Mulai dari keluarga, kolega dan lain-lain dengan sistem yang transparan di pemerintahan.

"Kami sudah membuktikan selama lima tahun. Saya sebelumnya konsultan di Makassar yang kemudian saya melarang bisnis saya masuk ke Makassar karena saya tidak mau ada konflik of interest. Artinya beri contoh pemimpin atau walikota harus memberi contoh, lima tahun sudah Alhamdulillah menjadi bagian keberhasilan itu, dan kami mendapatkan penghargaan tertinggi dari pemerintah Singapura tentang transparansi dan open govermance," pungkasnya.

Di tengah klaim Danny yang mendapatkan penghargaan tertinggi terkait keberhasilannya menjadikan pemerintahan Kota Makassar transparan, betulkah di waktu yang sama Makassar masuk dalam daftar kota terkorup kedua di Indonesia? Yuk kita cek faktanya!

Data Transparency Internasional Indonesia

Hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis tahun 2017 oleh Transparency Internasional Indonesia, dihitung dari rata-rata persepsi pelaku usaha mengenai 5 komponen, yaitu prevelensi korupsi, akuntabiltas publik, motivasi korupsi, dampak korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi.

Menempatkan Kota Makassar di urutan kedua dengan tingkat korupsi pada level 53.4 setelah Kota Medan dengan level 37.4. Urutan ke tiga dan ke empat berturut-turut yakni Kota Bandung dengan level 57.9 dan Kota Semarang dengan level 58.9. Sementara level korupsi di kota-kota lain mempunyai rerata 60.8.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sendiri merupakan refleksi pandangan pelaku usaha dari kota-kota tersurvei. Indeks dibentuk dari hubungan perusahaan (pelaku usaha) dan pemerintah daerah dalam melakukan proses bisnis. 

Dalam hal ini, nilai yang lebih tinggi merupakan indikator bahwa responden memberikan penilaian yang baik. Sementara nilai yang rendah mengindikasikan bahwa responden menilai bahwa daerahnya praktik korupsi masih tinggi.

Danny Dua Kali Raih Penghargaan dari Singapura

Klaim Moh Ramdhan "Danny" Pomanto meraih penghargaan dari Pemerintah Singapura juga benar adanya. Terhitung Danny pernah mendapatkan penghargaan dua tahun berturut-turut dengan kategori yang berbeda.

Pada tahun 2017, Danny mendapat penghargaan "Open Gov Leadership" yang dilaksanakan oleh Pemerintah Singapura di salah satu hotel di Jakarta. Penghargaan yang Danny terima adalah penghargaan dalam bidang kepemimpinan tata pemerintahan dengan menjalankan program smart city. 

Sementara di tahun 2018, Danny kembali menerima penghargaan Open Government dari Pemerintah Singapura sebagai bentuk apresiasi negara tetangga atas keterbukaan dan transparansi pemerintahan yang ia jalankan saat itu.

IPK dan Open Government Dua Hal yang Berbeda

Pakar Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Aminuddin Ilmar menilai, klaim kedua kandidat terkait penanganan korupsi di Makassar di era Danny merupakan dua hal yang berbeda. Penghargaan open government yang Danny terima dari Pemerintah Singapura saat itu adalah bentuk apresiasi terkait pengelolaan pemerintahan yang Danny jalankan untuk mencegah korupsi.

"Dalam konteks itu, memang betul yang dikemukakan Danny bahwa memang pengelolaan Pemerintahan Makassar saat itu salah satu terbaik di Indonesia, termasuk penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2017," imbuhnya.

Tetapi oleh Prof Aminuddin, itu di satu sisi saja. Di sisi lain menurutnya, hal yang tidak bisa dinafikkan adalah bahwa korupsi itu terjadi dan dilakukan di level bawahan oleh para pemangku jabatan."Ini berkaitan dengan integritas, tidak bisa dikaitkan juga bahwa korupsi bawahaan juga serta merta diikuti pimpinan," katanya.

Sementara data yang diutarakan dari pihak paslon nomor urut dua, Appi-Rahman yang mengklaim Makassar adalah kota terkorup ke dua di Indonesia, dengan merujuk pada data IPK yang pernah dikeluarkan Tranparansi Internasional Indonesia di tahun 2017, menurutnya tidak bisa diiterpretasi begitu kaku.

"IPK itu banyak unsur dan parameter penilaiannya, jadi tidak bisa dilihat karena IPK rendah lantas kota itu jadi kota terkorup, saya kira itu terlalu naif. Sebab kalau itu yang mau dijadikan dasar kota-kota lain juga banyak paraktek korupsi," ulasnya.

Walau begitu, lanjutnya, Makassar perlu diakui masih banyak hal yang membutuhkan pembenahan dalam hal pengawasan, pembinaan dan pengendalian tindak korupsi yang tumbuh di masing-masing OPD.

"Jadi bukan saja pada struktur di dalam pemerintahan itu tetapi lebih kepada orangnya, menempatkan orang menjabat harus yang berintegritas," pungkasnya.

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Cek Fakta Kabar.News, menyatakan bahwa klaim Kota Makassar adalah kota terkorup kedua di Indonesia dianggap keliru dan kurang tepat. Hal ini berdasarkan ulasan Pakar Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Aminuddin Ilmar, Jumat (27/11/2020) di Makassar. 

Penulis: RAHMA AMIN/A