Berpolemik, Kapolri Cabut Larangan Media Tayangkan Kekerasan Polisi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menganulir surat telegram sebelumnya tentang pelarangan media menampil

Berpolemik, Kapolri Cabut Larangan Media Tayangkan Kekerasan Polisi
Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Humas Polri)






KABAR.NEWS, Jakarta - Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menganulir keputusannya sendiri surat telegram Nomor ST /750/IV/HUM.3.4.5./2021 terkait dengan kegiatan kehumasan di lingkungan kewilayahan Korps Bhayangkara. Pencabutan tersebut setelah menuai polemik dan protes dari kalangan jurnalis. 

Pencabutan telegram itu tertuang dalam STR nomor: ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal 6 April 2021. Surat itu ditandatangani oleh Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono.

"Sehubungan dengan referensi di atas, kemudian disampaikan kepada kepala bahwa ST Kapolri sebagaimana referensi nomor empat diatas dinyatakan dicabut/dibatalkan," tulis Kapolri dalam telegram tersebut.

Adapun referensi yang disebutkan itu merujuk pada Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri.

Kemudian, Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Pelaku Penyiaran dan terakhir Surat Telegram Kapolri nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal 5 April 2021.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan surat telegram baru tersebut. "Ya (benar)," kata Argo dilansir CNNIndonesia.com.

Sebelumnya diberitakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melarang wartawan atau media untuk menyiarkan setiap tindakan arogan dan kekerasan polisi. Hal itu berdasarkan surat telegram rahasia Nomor: ST/750 / IV/ HUM/ 3.4.5/ 2021.

"Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Kemudian diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis," tulis TR Kapolri yang diteken Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono dikutip KABAR.NEWS, Selasa (6/4/2021).

Dalam TR tertanggal 5 April 2021 itu, Kapolri juga melarang media menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana. TR tersebut ditujukan kepada semua bidang Humas Polri di seluruh Indonesia.