Begini Skema Mendagri Cegah Arus Mudik Lebaran
Ada 10 juta orang berpotensi mudik

KABAR.NEWS, Makassar - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa sebesar 13 persen atau sebesar 10 juta orang dari total masyarakat Indonesia berpotensi tetap tidak patuh dan tetap melakukan mudik lebaran.
Padahal pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021. Hal ini ditanggapi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang mengatakan pihaknya telah menyiapkan skema regulasi dalam mengantisipasi pemudik jelang lebaran.
Adapun skema tersebut terbagi atas tiga pengawasan yakni daerah asal, sarana transportasi dan daerah sasaran mudik. Larangan mudik ini untuk menekan laju penularan Covid-19.
"Jadi kita lihat ini ada 3 elemen jelang arus mudik ini, pertama adalah daerah tempat bekerja yang akan mudik, artinya sumber calon pemudik. Yang kedua adalah tempat sarana transportasi. Yang ketiga adalah target sasaran pemudik," jelas Tito di Makassar, Kamis (22/4/2021).
Adapun penerapan skema tersebut dirinci Tito, daerah asal Pemudik dikampanyekan untuk tidak mudik. Sasaran ini akan berlaku bagi kalangan pegawai ASN dan perusahaan BUMN.
"Ketiganya harus ada caranya sendiri. Ini daerah asal pemudik, mereka kita berikan kampanye, penjelasan, termasuk misalnya tadi ASN/BUMN, itu tidak mudik, bahkan ada beberapa swasta pun dilarang karyawannya untuk mudik," sambungnya.
Lantas untuk mengantisipasi pemudik di luar dari kelompok yang dilarang, Tito mengatakan akan mengawasi secara ketat sarana dan moda transportasi. Pengawasan tersebut dengan melakukan screening dan testing Covid-19 bagi para penumpang seperti Tes Swab PCR dan GeNose.
Selain itu juga, Tito mengatakan akan ada check point untuk memeriksa dokumen kesehatan. Jika tak memiliki hasil cek Covid-19, maka kendaraan diminta putar balik.
Lebih lanjut, Tito menegaskan untuk daerah sasaran mudik sendiri perlu dilakukan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di tingkat Desa. Hal ini menurutnya agar bisa menekan angka arus mudik dan penyebaran Covid-19.
"Di daerah target pemudik, mereka juga mengimbau, seperti di Jatim akan mengkarantina. Kemudian melakukan PPKM Mikro yang kuat di tingkat desa, pengawasan ketat, siapa yang datang, mana hasil testnya segala macam, mungkin juga dilakukan screening pada mereka yang akan datang. Ini juga kuncinya untuk menekan angka arus," tandas Tito.
Penulis: Fitria Nugrah Madani/B