Skip to main content

Baru Sehari, Aplikasi MPOS Pemda Sinjai Mulai Dikeluhkan Masyarakat

Ema
Pemilik Rumah Makan Cahaya Pasundan.(Syarif)


KABAR.NEWS, SINJAI - Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai terus melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya dengan memberikan perangkat Mobile Payment Online Sistem (MPOS) kepada pemilik restoran dan rumah makan untuk digunakan setiap transaksi pembayaran.

 


Namun, program yang baru beroperasi sehari itu sudah dikeluhkan oleh masyarakat, terlebih beberapa pemilik rumah makan. Salah sataunya Ema, pemilik RM Cahaya Pasundan, yang terletak di Jalan Persatuan Raya, Kecamatan Sinjai Utara.

 

Ema menuturkan bahwa program tersebut sangat membebankan. Apalagi, kata dia, tidak ada sosialisasi sebelumnya sehingga membuat dirinya dan karyawannya merasa kerepotan mengunakan aplikasi tersebut.

 

Ema pun mengaku khawatir dengan adanya aplikasi ini pihaknya akan kehilangan pelanggan yang disebabkan harga makanan yang tiba-tiba naik.

 

"Misalkan harga ayam goreng sbelumnya Rp20 ribu, sementara melalui sistem MPOS harganya naik menjadi Rp23 ribu, jadi mendingan seperti sebelumnya dengan sistem membayar per/hari sebesar Rp20 ribu rupiah," ungkapnya, Rabu (21/8/2019).

 

"Apalagi bagi masyarakat bawah, pelajar dan mahasiswa. Berat hati saya mau bilang harga naik ke pelanggan akibat ini perangkat," tambahnya.

 

Dia menambahkan, meskipun untuk pendapatan daerah namun program itu justru sangat membebankan masyarakat dan para pemilik warung.

 

"Sistem begini belum bagus diterapkan sepenuhnya di Sinjai karena ini cocoknya untuk restoran di kota-kota besar, karena rata-rata pelanggan kita hanya warga asli Sinjai, bukan orang dari luar," keluhnya.

 

Tak hanya itu, kata dia, program tersebut hanya akan menciptakan kesenjangan sosial, antara pendapatan dan pengeluaran masyarakat.

 

"Dan kami juga diberikan surat pernyataan apabila tidak mengaktifkan aplikasi itu dalam proses transaksi maka izin usaha kami akan dicabut, dan ditutup," bebernya.

 

Sementara itu, Kepala Bappeda Sinjai, Asdar Amal Darmawan saat dimintai keterangannya mengatakan, pajak restoran ini bukan hal baru tapi sudah sejak lama menjadi salah satu pandapatan daerah.

 

"Diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah (Perda) dengan ketentuan penarikan dan tarif yang jelas 10% dari tiap pembayaran pada restoran/rumah makan," pungkasnya.

 

Sehingga, kata Asdar, dalam setiap penetapan tarif pada warung sudah harus memperhitungkan pajak daerah tersebut. Selain itu, warung bukan wajib pajak, tetapi orang atau badan yang melakukan pembayaran pada rumah makan dan warung. 

 

"Ketentuan seperti ini berlaku sama di seluruh daerah di Indonesia. Warung sudah harus memperhitungkan hal ini. Tidak peduli mahasiswa, pelajar, atau orang tua atau pengusaha akan dikenakan pajak karena sama-sama punya tenggorokan," ungkapnya.

 

Sebelumnya, Bapenda Sinjai menyerahkan perangkat Mobile Payment Online Sistem (MPOS) kepada Pengusaha Rumah Makan dan Warung  di Kabupaten Sinjai, Selasa, (20/8/2019) kemarin.

 

Kepala Bapenda Sinjai, Asdar Amal Darmawan menyampaikan, bahwa 21 Pengusaha Rumah Makan yang ada di Kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai Selatan dipasangkan perangkat MPOS di tempat usahanya.

 

"Hal ini tidak lain merupakan upaya meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah, dan lebih khusus pendapatan asli daerah. Dengan penggunaan MPOS ini setiap transaksi pada rumah makan akan terekam dan terkoneksi langsung secara real time dengan Bapenda dan Bank SulSelbar," ujarnya.

 

Sekedar diketahui, Perangkat MPOS ini merupakan perangkat mobile yang menjadi alat perekam transaksi.


•Syarif

 

 

loading...