Bapemperda DPRD Makassar Kebut Pembahasan Ranperda Covid-19

Kehadiran Perda bisa membantu Pemkot Makassar dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kota Makassar.

Bapemperda DPRD Makassar Kebut Pembahasan Ranperda Covid-19
Ketua Bapemperda DPRD Makassar, Eric Horas. (Foto: Istimewa)






KABAR.NEWS, Makassar - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Makassar memutuskan akan menggelar pertemuan dalam waktu dekat untuk kembali membahas Ranperda penanganan Covid-19 di Kota Makassar.

Draft Rancangan Perda New Normal tersebut sejak 2020 lalu diketahui telah rampung, hanya saja Pemerintah Kota belum menyetorkan draft-nya ke Bapemperda untuk dibahas lebih lanjut.

"Kemarin memang ada usulan dari pemerintah terkait Perda Covid, dalam waktu dekat kami akan rapat di Bapemperda, apalagi hal ini berguna sebagai landasan-landasan untuk penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah kota," ucap Ketua Bapemperda DPRD Makassar, Erick Horas melalui keterangan tertulisnya kepada KABAR.NEWS, Rabu (3/3/2021).

Erick mengatakan pembahasan ini akan digelar secepatnya.Tujuannya, kata Ketua DPC Gerindra Kota Makassar itu, untuk menguatkan langkah dilakukan roda pemerintahan Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi.

Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir berharap banyak penanganan Covid-19 ke depannya lebih terarah dan berjalan efektif.

"Program pertama walikota terpilih dengan wakil walikota ini adalah penanganan virus Covid-19 itu. Kita pasti dukung karena itu untuk kepentingan rakyat, yang jelas kita mau lihat breakdown dia dalam penanganan Covid-19," ucapnya.

Dia mengatakan penanganan Covid-19 ke depannya harus lebih jelas, baik regulasi hingga SOP yang diberikan.

"Yang pasti penanganan Covid-19 jelas, ada arahan yang menjadi acuan dalam penanganan ini," pungkas Demisioner Sekretaris DPD II Partai Golkar Makassar itu.

Diketahui, Kota Makassar hanya mengandalkan regulasi penegakan protokol lewat tiga perwali yaitu perwali Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19, Perwali 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan.

Serta Pengendalian Covid-19 dan Perwali Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiataan Pernikahan, Resepsi dan Pertemuan di Kota Makassar.

Penulsi: Rahma Amin/B