Bantah Temuan BPK, Iksan Klaim Pedagang Hambat Pembangunan Pasar Karisa Jeneponto

KABAR.NEWS, Jeneponto - Bupati Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Iksan Iskandar, mengklaim tidak ada kerugian negara dalam pembangunan sejumlah pasar pada tahun 2019, sehingga pemerintah pusat tidak mengucurkan bantuan dana untuk membangun kembali Pasar Karisa pasca terbakar.

Iksan membantah ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencapai ratusan juta dalam  pembangunan sejumlah pasar yang tersebar di beberapa kecamatan.

"Apa temuan BPK, tidak ada temuan BPK, apanya 20 persen? saya tidak berangkat dari situ, tidak ada temuan BPK menyangkut (pembangunan Pasar Karisa) itu," kata Iksan Iskandar kepada KABAR.NEWS di Jeneponto, Rabu (3/8/2022).

Pernyataan Iksan bertolak belakang dengan Wakil Ketua DPRD Jeneponto Irmawati Zainuddin dan Kepala UPT Pasar  Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perdaging) Jeneponto, Ramli Ruba.

Irmawati menjelaskan penyebab Pasar Karisa belum mendapat bantuan dana pembangunan karena adanya temuan BPK. Hal itu diketahui setelah legislator Fraksi Golkar tersebut meminta DPR RI melobi Kementerian Perdagangan agar memberikan anggaran untuk Pasar Karisa.

Menurut Irmawati, BPK menemukan kejanggalan pembangunan pasar di beberapa kecamatan pada tahun 2019. Legislator Fraksi Golkar ini menyebut temuan BPK mencapai Rp100 juta lebih.

"Pembangunan pasar Allu itu mungkin pembangunan kemarin ada juga yang Rp100 juta, ada yang Rp3 juta, ada yang Rp30 juta, termasuk Pappaluang juga ada," kata Irma kepada KABAR.NEWS belum lama ini.

Sementara Ramli Ruba mengatakan, pengembalian kerugian negara berdasarkan temuan BPK tersebut belum diselesaikan oleh pemerintah daerah maupun pihak kontraktor. Hal ini juga sudah dibahas di DPRD Jeneponto.

Ramli hanya menyarankan agar persoalan ini ditanyakan langsung kepada BPKAD Jeneponto. "Kalau mau kita ke BPKAD Armawi," kata Ramli kepada KABAR.NEWS, Rabu kemarin.

Kendala Pembangunan Pasar Karisa Versi Bupati

Bupati Jeneponto Iksan Iskandar tidak menyebut temuan BPK sebagai kendala pembangunan kembali Pasar Karisa yang ludes terbakar pada September 2022.

Iksan menjelaskan bahwa polemik pembangunan kembali Pasar Karisa disebabkan ada pedagang yang menolak direlokasi atau dipindahkan. Meski sebelumnya pedagang dan pemerintah sepakat dilakukan relokasi.
 

"Kita sudah sepakati itu, tapi kebetulan kita diperhadapkan dengan para pedagang, pedagang ini tidak setuju kalau direlokasi," ucap Iksan.

Menurut Ketua Golkar Jeneponto ini, adanya pedagang yang setuju dan tidak ingin dipindahkan, turut mempengaruhi upaya pemerintah mengurus pembangunan Pasar Karisa.

Iksan bercerita, dua tahun lalu pasca kebakaran, pemerintah mendapat kucuran anggaran dari pemerintah Provinsi Sulsel senilai puluhan miliar. Akan tetapi, anggaran itu diklaim belum cukup membangun Pasar Karisa.

"Kemarin 2 tahun lalu pemerintah provinsi sudah pernah memberikan kita bantuan anggaran, akan tetapi anggaran itu belum memadai, belum mencukupi," terangnya.

Terlebih lagi, pedaganh Pasar Karisa tidak mendukung proses pembangunan itu jika dikerjakan separuh-paruh.

"Yang kedua, masyarakat pasar juga sendiri tidak mendukung pelaksanaan kegiatan itu kalau hanya separuh-paruh. Jadi karena itu kita menunggu sambil bagaimana pasar itu kita rencanakan dengan baik sambil mencari anggaran lebih memadai untuk menjadikan pasar," tandas Iksan.

Penulis: Akbar Razak/A