Bantah Kesaksian Jumras, Sumardi Sulaiman: Fitnah Itu
Terkait pertemuan dengan Agung Sucipto
Arya Wicaksana 
KABAR.NEWS, Makassar - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel, Andi Sumardi Sulaiman, membantah kesaksian eks Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Jumras, saat bersaksi di Pengadilan Negeri Makassar terhadap terdakwa kasus suap, Agung Sucipto.
Sumardi menegaskan tidak pernah memfasilitasi pertemuan Agung Sucipto dengan Jumras untuk membahas proyek pengerjaan jalan poros Kabupaten Sinjai - Bulukumba. Pertemuan itu diklaim Jumras berlangsung di barbershop milik Andi Irfan Jaya, di Makassar.
"Saat itu, saya disampaikan oleh Andi Irfan, kalau nama saya disebut-sebut oleh Jumras terlibat dalam proyek itu. Padahal itu tidak benar sama sekali," kata Sumardi Sulaiman dalam keterangan tertulis yang diterima KABAR.NEWS, Sabtu (26/6/2021).
Sumardi mengaku tidak mengenal Agung Sucipto, yang diduga menyuap Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah. Sumardi membantah kesaksian Jumras demi menjaga nama baik keluarga besarnya.
Kehadiran Sumardi di barbershop milik Andi Irfan, untuk meluruskan tudingan Jumras yang menyebut kepada Agung Sucipto bahwa dirinya ikut terlibat proyek Sinjai - Bulukumba.
"Setelah itu, saya langsung pulang setelah meluruskan fitnahan itu. Setelah saya kasih tahu ke Jumras di depan Andi Irfan, kalau saya tidak terlibat di proyek (Sinjai-Bulukumba) seperti yang disebut Jumras. Jadi saya sebentar sekali ji di sana," beber Sumardi.
Menurut Sumardi, tudingan Jumras juga sebenarnya sudah selesai ketika ia memberikan klarifikasi pada sidang hak angket DPRD Sulsel tahun 2019. Bantahan ini juga sebagai pengingat kepada siapapun agar tidak menjual-jual namanya dalam kegiatan proses pengadaan barang dan jasa.
"Bukan berarti karena saya adalah saudara PLT Gubernur saat ini sehingga nama saya dengan gampang 'dijual-jual'. Kalau ada yang berniat untuk menggunakan nama saya, pertimbangkan dahulu, siapapun itu, sekalipun yang mengaku itu adalah keluarga saya. Saat ini saya hanya konsentrasi untuk mengembangkan Bapenda menjadi institusi yang produktif bagi peningkatan pendapatan dan tata kelola adminsitrasi pengelolaan keuangan daerah secara baik," tegas Sumardi.
"Oleh karena itu saat ini kami sedang mempertimbangkan untuk menempuh langkah hukum untuk jumras. Kita lihat ke depannya," tandas Sumardi.
