Bansos di Torut Rawan Dipolitisasi, Eva: Bawaslu Harus Tegas

Khususnya Bansos PKH

Bansos di Torut Rawan Dipolitisasi, Eva: Bawaslu Harus Tegas
Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Eva Stevany Rataba. (IST/HO)






KABAR.NEWS, Rantepao - Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem Eva Stevany Rataba mengingatkan pasangan calon kepala daerah agar tidak mempolitisasi bantuan sosial (Bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).


Eva mengingatkan, agar penyaluran bansos kepada masyarakat miskin, dilakukan tepat sasaran dan tidak diselewengkan kelompok tertentu untuk kepentingan pilkada.


"Jangan sampai bansos diberikan kepada satu golongan saja. Tapi harus rata keseluruh masyarakat yang membutuhkannya, apa lagi pada masa pendemi ini sangat banyak masyarakat yang membutuhkannya. Sebab, bansos diberikan negara untuk rakyatnya yang tidak mampu," ujar Eva kepada wartawan di kediamannya, Rantepao, Kamis (12/11/2020).


Pernyataan Eva terkait banyaknya rumor yang beredar bahwa para pendamping PKH di Kabupaten Torut melakukan intimidasi terhadap penerima program PKH agar mendukung salah satu paslon.


Eva menegaskan, jika ada oknum yang nakal dengan mempermainkan bantuan tersebut, dia meminta aparat hukum dan penyelenggara pemilu untuk melakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.


"Oleh karena itu, kami minta pihak aparat maupun termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan tindakan pencegahan terkait adanya penyalahgunaan bansos untuk kepentingan pilkada. Sebab potensi penyimpangan itu ada, apalagi jika dikaitkan dengan momentum Pilkada serentak. Dan saya pun sudah melakukan komunikasi  ke Komisi VIII DPR RI terkait persoalan bantuan sosial (PKH) di Toraja Utara," tandas istri dari Calon Bupati Torut Yosia Rinto Kadang ini.


Sementara praktisi hukum Eva, Y. Jhody Pama'tan, mengungkapkan penyalahgunaan PKH untuk dukungan kepada salah satu paslon di Pilkada Torut sangat menciderai proses demokrasi.


Menurut dia, Bawaslu harus turun tangan melakukan pengawasan karena uang negara yang dipakai dikeluarkan berdasarkan peraturan Kemensos.


Dia berpendapat, kasus tersebut harus masuk ranah pidana, karena kasus penyalahgunaan program PKH bisa untuk ditindak secara hukum pidana.


"Bisa ditindak proses secara hukum, ini bisa dipidanakan tergantung Bawaslu, bisa ditelusuri harus muncul siapa yang menyuruh. Tidak mungkin ada orang yang melakukan sesuatu tanpa ada suruhan. Ini tidak boleh berhenti di sini," harapnya.


Jhody menyayangkan ada oknum atau kelompok tertentu yang menggunakan PKH untuk mempengruhi masyarakat agar memilih paslon tertentu.


"Ini tidak manusiawi dan sangat berbahaya, jika hal ini terus-menerus akan menimbulkan gejolak di masyarakat," katanya.


"Yang sangat keberatan adalah ini adalah orang miskin, tolong jangan dipolitisasi, jangan dibawa ke kanan ke kiri biarkan menggunakan hati nuraninya apalagi menggunakan uang negara," tambah Jhody.


Menanggapai hal ini Kepala Dinas Sosial Torut Mira Bangalino kepada KABAR.NEWS mengatakan pihaknya telah mengeluarkan imbauan untuk semua pendamping PKH.


"Silahkan laporkan ke Bawaslu jika ada pendamping PKH yang menggunakan PKH untuk mendukung salah satu paslon, dan jika itu terbukti akan kami sampaikan ke Kemensos," kata Mira Bangalino.

Mira pun menyatakan bahwa dirinya tak akan pandang bulu jika ada pendamping PKH yang menyalagunakan program bansos ini untuk urusan politik.


Penulis: Febriani/A