Skip to main content

Bagasi Berbayar Dikeluhkan, DPR: Pikirkan Efek Domino

Bagasi Maskapai
Ilustrasi.


KABAR.NEWS, Jakarta - Rencana maskapai penerbangan yang akan menerapkan bagasi berbayar mendapatkan keluhan dari masyarakat pengguna transportasi udara. Hal itu pun menjadi perhatian Komisi VI DPR RI. 


Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengatakan pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan (Menhub) perlu turun tangan untuk mengkaji kembali rencana pengenaan biaya bagasi kepada penumpang, meski pun hal tersebut merupakan wewenang maskapai. Pasalnya, pengenaan biaya bagasi akan menimbulkan efek domino, khususnya di sektor pariwisata.


Baca Juga:


" Perlu sosialisasi dulu, melakukan analisis, mapping hingga ke bawah, apakah keputusan pengenaan bagasi berbayar memberatkan penumpang?"ujarnya dikutip dari detikcom, Jumat (18/1/2019). 

 

Ia mengaku, Komisi VI DPR akan mencoba berdialog dengan mitra kerja mereka dan menyampaikan kepada pemerintah untuk melakukan analisis lebih dalam, sejauh mana kebijakan bagasi berbayar ini merugikan para penumpang pesawat.


"Terpenting itu sebetulnya kita mengkaji sejauh mana bahwa itu berefek pada masyarakat luas, sehingga merugikan sosial-ekonomi dari masyarakat sekarang. Tidak serta-merta langsung menerapkan begitu. Yang kedua, sosialisasinya nggak ada, kan. Langsung ini. Nah, ini masyarakat juga terkaget-kaget sehingga timbul protes dan sebagainya. Kita minta pemerintah meninjau kembali," paparnya.


Sebelumnya, Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) mendatangi Komisi VI DPR RI untuk menyampaikan keluhan terkait pengenaan biaya bagasi. 


"Saya pikir ini airline jangan sampai menutup kerugian dengan menaikkan harga bagasi, karena efeknya juga kan sampai ke daerah. Orang tidak beli oleh-oleh dan sebagainya. Ya orang mikir kan ini sekilo berapa. Nanti efeknya nggak mau beli dia. Nggak mau beli kan merugikan potensi penerimaan daerah," jelasnya.
 

 

loading...