Skip to main content

Bacaleg Jangan Risau, Parlementary Threshold 4 Persen Tak Pengaruhi Perolehan Kursi di DPRD 

Pileg
Ilustrasi.(KABAR.NEWS)


KABAR.NEWS, Jakarta - Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen yang telah disahkan dalam Undang Undang (UU) Pemilu hanya berlaku untuk penentuan perolehan kursi di DPR RI. 


"Ketentuan ambang batas parlemen 4% hanya diberlakukan untuk penentuan perolehan kursi DPR RI," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi(Perludem), Titi Anggraini kepada KABAR.NEWS saat dihubungi, Jumat (20/7/2018).


Olehnya kata Titi, para Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) tak perlu risau. Peluang mereka untuk duduk di parlemen daerah tidak akan tertutup jika partai mereka gagal menembus PT 4 persen secara nasional. 


"Ketentuan tersebut tidak diberlakukan untuk DPRD provinsi dan kabupaten kota. Sehingga kalau suatu partai (seandainya) tidak lolos ambang batas parlemen 4 persen di DPR RI, sepanjang partai tersebut masih bisa memperoleh kursi di DPRD, maka caleg dari partai tersebut tetap bisa menjadi anggota DPRD terpilih," ujar Titi.

 

Titi kembali menegaskan soal peluang partai kecil dan partai baru di parlemen daerah. Meski perolehan suara partai tersebut tak mampu mencapai ambang batas di DPR RI.

 

"Karena sekali lagi, ambang batas parlemen tidak diberlakukan untuk kursi DPRD," tegasnya. 

 

Titi menjelaskan, aturan itu sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 414 UU 7/2017. Di mana dalam poin pertama aturan tersebut menyebutkan: Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara kursi DPR. Sementara, penegasan pada poin kedua sangat jelas menyebutkan jika: Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

 

"Sudah sangat jelas sekali," pungkasnya.

 

Senada dengan Titi, Anggota Komisi II DPR RI, Azikin Solthan mengatakan, perhitungan suara untuk seluruh partai di daerah akan tetap berlangsung nantinya, meski seandainya sebagian dari partai tersebut tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen secara nasional.

 

"Jadi suara partai yang tidak mampu menembus ambang batas parlemen 4 persen secara nasional tidak akan hangus di daerah," ujar Politisi Gerindra ini.

 

Azikin yang merupakan mantan Bupati Kabupaten Bantaeng dua periode menjelaskan, para Bacaleg yang mampu lolos ke parlemen daerah tetap dapat menduduki kursi DPRD, meski ambang batas parlemen 4 persen gagal dicapai partai mereka.

 

"Tetap mampu menempatkan wakil mereka di parlemen kabupaten/kota dan Provinsi," ujarnya.

PT


*Isu PT 4 Persen Berdampak ke Partai Gurem


Sebelumnya, isu soal ambang batas parlemen 4 persen sempat mempengaruhi minat kader partai kecil dan partai baru di daerah saat penutupan pendaftaran Bacaleg, Selasa (17/7/2018) lalu.

 

Seperti yang dialami PKPI di Sulsel. Dari 11 Dapil, PKPI Sulsel hanya mendaftarkan 6 Caleg untuk dua Dapil. Ketua PKPI Sulsel Suzanna Kaharuddin mengatakan, isu ambang batas parlemen 4 persen yang dianggap berlaku ke daerah ikut berimbas ke minat para kader mereka.

 

"Orang ketakutannya di parlemen threshold yang 4.0 persen. Disangkanya itu digunakan secara nasional, padahal nanti hanya berlaku di DPR RI. Tapi masyarakat memprediksi parlemen threshold itu berlaku seluruh tingkatan, padahal tidak,” ungkap Suzanna di kantor KPU Sulsel.

 

Suzanna mengaku, kerap kali mensosialisasikan ke masyarakat bahwa parlemen thershold tidak berlaku hingga DPRD Kabupaten/Kota. Namun isu itu katanya sulit dibendung. 

 

Sama halnya dengan partai Garuda di Cirebon, Jawa Barat (Jabar). Partai baru tersebut hanya mendaftarkan tiga nama untuk bacaleg. Ketua KPU Kabupaten Cirebon Saefuddin Jazuli mengatakan, hampir seluruh partai lama mendaftarkan bacaleg sesuai kuota maksimal, yakni 50 orang. Ada juga yang mendekati kuota maksimal. 

 

"Kalau yang paling sedikit itu Partai Garuda," kata Saefuddin. 

 

Saefuddin menjelaskan tiga nama bacaleg yang disetorkan Partai Garuda tersebar di dua daerah pemilihan (dapil), yakni dapil dua dan empat. Saefuddin juga mengatakan Partai Garuda telah memenuhi PKPU 20/2018 tentang keterwakilan perempuan dalam pencalonan DPRD.

  • Syariat Tella