Skip to main content

Aturan Rusunawa di Makassar Masih Gunakan Perda Lama

rusunawa
Dialog kemitraan DPRD Makassar terkait pengelolaan dan pemilihan rumah susun sewa. (KABAR.NEWS/Ruslan)


KABAR.NEWS, Makassar - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, menggelar dialog kemitraan terkait Pengelolaan dan Kepemilikan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Kecamatan Mariso.

 

Pada Dialog tersebut, dilibatkan Anggota DPRD Kota Makassar Susuman Halim, Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar M. Hamka dan Penyusun Naskah Akademik Syahruddin Nawi, serta penghuni Rusunawa Kecamatan Mariso.


BACA JUGA:


Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Susuman Halim menjelaskan, Kecamatan Mariso merupakan salah satu daerah yang cukup diprioritaskan. Karena Kecamatan Mariso terhitung daerah dengan masyarakat berpenghasilan rendah.

 

"Mariso ini jadi kawasan dengan masyarakat berpenghasilan rendah, bisa kita lakukan menjadi kawasan yang kelihatan bagus. Dengan adanya perda ini, nanti bisa merangsang pemodal untuk membuat Rusunawa," ungkapnya, Kamis (12/7/2018).

RUSUNAWA

Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar, M. Hamka menjelaskan, acuan pemkot untuk menjalankan aturan mengenai rusunawa itu masih menggunakan perda lama. Sehingga kurang efisien bagi masyarakat.

 

"Selama ini pengelolaan rumah susun oleh Dinas PU masih menggunakan perda tahun 94 yang sudah cukup lama. Tentu tidak sesuai dengan kondisi terkini. Juga Perda No 15 itu masih mengacu ke Undang-undang lama. Undang-undang 16 yang juga mengacu ke Undang-undang 20. Jadi ini sudah sangat lama," tutupnya.

 

  • Ruslan