Asosiasi Pedagang Torut Tolak Renovasi Pertokoan Rantepao

Menggugat ke pengadilan

Asosiasi Pedagang Torut Tolak Renovasi Pertokoan Rantepao
Perwakilan Asosiasi Pedagang Torut sat menolak dilakukannya pembongkaran Pertokoan Rantepao di Rantepao, Jumat (26/2/2021).(KABAR.NEWS/Febriani)






KABAR.NEWS, Rantepao - Proses pengosongan pusat pertokoan di Rantepao, Toraja Utara (Torut), Sulawesi Selatan, mendapat perlawanan dari sejumlah pedagang. Mereka menolak dipindahkan karena khawatir usahanya akan bangkrut di masa pandemi.


Sebagai bentuk penolakan, para pedagang akan melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Makale.


"Kami asosiasi Pedagang Toraja Utara menyatakan sikap untuk tetap pada prinsip mempertahankan hak kami dan tidak akan pernah mengosongkan kecuali atas kehendak kami sendiri," kata Wakil Ketua Asosiasi Pedagang Torut, Martinus Rapa, saat ditemui di lokasi Pertokoan Rantepao, Jumat, (26/12/2021)


Menurut Martinus, upaya hukum yang dilakukan sedang berjalan dan bukti-bukti yang dimiliki cukup kuat sehingga pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Torut agar menghargai proses hukum yang sedang berjalan.


"Kami minta Pemkab Torut agar menghargai proses hukum yang sedang kami tempuh, apalagi persidangan pertama kami akan dilakukan di Pengadilan Negeri Makale pada 2 Maret mendatang," ucap Martinus.


"Jika keputusan pengadilan memutuskan bahwa pertokoan ini bukan milik kami maka kami bersedia membantu pemerintah Torut untuk mengosongkan bila perlu kami siap membantu membongkar," tambahnya.


Meski ditentang oleh pedagang, namun petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Toraja Utara tetap membagikan surat peringatan kepada para pedagang.


Pelaksana Tugas Kasatpol PP Toraja Utara, Arianto para pedagang yang memakai/penyewa toko Rantepao/Pertokoan Rantepao untuk segera mengosongkan ruangan pertokoan tersebut paling lambat hari Minggu tanggal 28 Februari 2021.


"Oleh karena itu akan segera dilaksanakan penertiban/pembongkaran pada hari Senin, 01 Maret 2021," tegas Arianto.


Menurut Arianto, Pemkab Torut telah melakukan pendekatan persuasif kepada semua para pedagang yaitu telah melakukan rapat  sejak tahun 2018, sosialisasi sebanyak 3(kali) pada tahun 2021. Juga telah diberikan surat peringatan sebanyak 3(kali) di sertai dengan pemberitahuan untuk mendaftar menempati tempat berjualan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah.


Lanjut Arianto, apabila sampai tgl 28 Februari 2021 ternyata masih terdapat barang ataupun dokumen atau sejenisnya milik para pemakai atau milik siapapun yang masih berada di dalam ruangan Front Toko Pasar Rantepao (Pertokoan Rantepao) bahkan di sekitar bangunan pertokoan, maka segala risiko  kerusakan yang ditimbulkan karena penataan/penertiban pembongkaran yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemakai.


"Jika tidak taat dengan sosialisasi yang kami berikan hari ini, dan kami lakukan penertiban, ada kerusakan itu bukan tanggung jawab pemerintah kabupaten Toraja Utara," pungkasnya.


Diketahui, Pemkab Torut akan merenovasi puluhan ruko yang berada di Jalan Andi Mappanyuki Rantepao dan memindahkan pedagang ke tempat baru. Jika renovasi selesai, pemkab berjanji mengembalikan para pedagang ke tempat semula.


Penulis: Febriani/B