ASN Pemkot Makassar Disanksi KASN Gegara Antar Palson & Sukai Foto FB

Rekomendasi Sanksi KASN

ASN Pemkot Makassar Disanksi KASN Gegara Antar Palson & Sukai Foto FB
Balai Kota Makassar. (Ilustrasi/KABAR.NEWS/IRVAN ABDULLAH)






KABAR.NEWS, Makassar - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan rekomendasi sanksi terhadap dua pejabat lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan, yang terbukti tak netral di Pilkada Serentak 2020.


Hal ini berdasarkan dua surat rekomendasi kepada Pemkot Makassar yang telah diterbitkan KASN pada 24 November lalu. Kedua pejabat yang melanggar netralitas ASN yaitu Camat Mamajang, Fadly Wellang dan Kepala Puskemas (Kapus) Perumnas Antang, Sulpiah


Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Basri Rakhman mengaku telah mendapatkan informasi tersebut. Namun, pihaknya sampai saat ini belum menerima surat rekomendasi sanksi dari KASN.


"Ada rekapan pelanggaran se-Indonesia termasuk Makassar, tapi nomor surat ji na sebut di situ. Nah itu yang belum ada sama kami, belum kita terima surat dan lihat isinya," ungkap Basri saat dihubungi, Jumat (27/11/2020).


Berdasarkan surat rekomendasi, diketahui pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Mamajang Fadly Wellang karena menyukai atau like status mengenai salah satu paslon Wali Kota Makassar di media Facebook (FB) dan memposting gambar paslon. 


Adapun Sanksi yang dijatuhkan kepada Fadly yakni sanksi moral sebagaimana yang tertuang dalam pasal 15 PP Nomor 42 Tahun 2004. Sementara, Sulpiah diketahui ikut mendampingi paslon dalam proses pendaftaran di KPU Makassar. Ia juga menggunakan atribut milik paslon tersebut. 


Sulpiah direkomendasikan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010. 


Basri mengatakan pihaknya siap melakukan sanksi terhadap dua pejabat ASN tersebut berdasarkan rekomendasi dari KASN. Penjatuhan sanksi selanjutnya akan diserahkan kepada Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin.


"Iya apapun rekomendasinya itu dilaksanakan," klaim Basri.


Penulis: Fitria Nugrah Madani/B