AS Kecam Kudeta Militer Myanmar, DK PBB Akan Gelar Sidang Darurat
Aksi kudeta dan penahanan dilakukan militer terhadap pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi mendapat kecaman Internasional.
Ihwan Fajar 
KABAR.NEWS - Aksi kudeta dan penahanan dilakukan militer terhadap pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi mendapat kecaman dari dunia Internasional, khususnya Amerika Serikat. Bahkan Presiden AS, Joe Biden akan kembali memberikan sanksi terhadap Myanmar setelah penahanan dan kudeta terhadap Suu Kyi.
Dilansir Reuters, Selasa (2/2/2021), Biden mengecam pengambilalihan kekuasaan Myanmar oleh militer. Biden mengaku tindakan dilakukan militer Myanmar mencederai supremasi hukum dan demokrasi.
"Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi. Berubahnya kemajuan itu akan membutuhkan tinjauan segera atas otoritas dan undang-undang sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang tepat," ujarnya.
"Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka untuk membatalkan transisi demokrasi Burma," katanya.
Terpisah, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) merespon cepat kudeta militer terjadi di Myanmar. Bahkan DK PBB akan menggelar sidang darurat membahas kondisi Myanmar pasca kudeta.
AFP melansir pertemuan akan diadakan melalui konferensi video secara tertutup dan telah disetujui oleh anggota dewan PBB. Utusan khusus PBB untuk Myanmar, diplomat Swiss, Christine Schraner Burgener diharapkan memberi pengarahan kepada dewan tentang perkembangan terakhir pada pertemuan itu.
Militer Myanmar telah merebut kekuasaan dalam kudeta yang dilancarkan pada Senin (1/2/2021), menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan politisi lainnya sehingga memicu protes internasional.
Inggris memegang kursi kepresidenan bergilir Dewan Keamanan PBB untuk Februari, telah lama merencanakan untuk mengadakan pertemuan tentang Myanmar minggu ini, tetapi memajukan waktunya mengingat keadaan.
Utusan Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, mengatakan kepada wartawan bahwa dia berharap untuk mengadakan pembicaraan tentang Myanmar dan mempertimbangkan berbagai langkah. Pembicaraan ini diharapkan akan memberi gagasan untuk menghormati keinginan rakyat dalam pemilu dan membebaskan para pemimpin masyarakat sipil.
"Kami ingin mempertimbangkan langkah-langkah yang akan menggerakkan kami menuju tujuan itu," kata Woodward.
