Skip to main content

Argumen Mahasiswa di Makassar Dukung Revisi Undang-Undang KPK

Kelompok Mahasiswa di Makassar Dukung Revisi Undang-Undang KPK
Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Aliansi Cinta Demokrasi di bawah Fly Over, Rabu (11/9/2019). (KABAR.NEWS/Darsil Yahya)

KABAR.NEWS, Makassar - Jika sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan organisasi menolak rencana pemerintah merevisi Undang - Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka dukungan untuk revisi justru datang dari Mahasiswa di Kota Makassar.


Mahasiswa yang menyebut dirinya sebagai Aliansi Cinta Demokrasi mendukung rencana pemerintah untuk melakukan Revisi Undang-Undang KPK (RUU KPK).


Baca juga: Dua Jalur Pelemahan Sistematis KPK Menurut YLBHI

Sebagai bentuk dukungan revisi UU KPK, Aliansi Cinta Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di bawah Fly Over, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (11/9/2019).

 

Kelompok mahasiswa tersebut menganggap ketika Undang - Undang KPK direvisi, maka lembaga anti-rasuah tersebut bisa bekerja lebih profesional, tegas, dan berintegritas. Sehingga, dalam kerja-kerja pencegahan korupsi KPK bisa lebih baik ke depannya.

 

Juru bicara Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Cinta Demokrasi, Andi Amru mengatakan, aksi tersebut untuk mendukung pemerintah dalam merevisi Undang - Undang KPK karena mereka menganggap revisi tersebut akan memperkuat kinerja KPK.

 

"Kami mendukung revisi undang-undang KPK karena itu menguatkan KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Amru, menjelaskan argumen dukungannya.

 

"Revisi itu upaya untuk perbaikan sistem peradilan pidana, menghindari politisasi penegakan hukum dan untuk penegakan demokrasi," lanjut Amru menambahkan.

 

Dalam aksinya, mereka juga melakukan aksi teatrikal dan terlihat juga beberapa peserta mengenakan topeng serta mengenakan kalung bertuliskan DPR RI dan KPK sambil bergandengan tangan sebagai bentuk dukungan mereka untuk merevisi undang-undang KPK.


Baca juga: Enam Pasal Karet dalam RUU RKUHP Versi PKBI

Selain itu, mereka juga mendukung calon pimpinan lembaga antirasuah itu yang dipilih oleh atau hasil seleksi dari Pansel KPK. Dan meminta kepada Pansel untuk tidak mengikuti intervensi dari berbagai kelompok terkait hasil seleksi Capim KPK.

 

"Kami meminta DPR RI untuk tidak terpengaruh intervensi kelompok tertentu dalam penetapan 5 dari 10 Capim KPK hasil seleksi Pansel KPK," pintanya.


  • Darsil Yahya/CP/B

 

loading...