Aparat Diminta Selidiki Dugaan Korupsi BPNT di Jeneponto

Dinsos tantang pendemo tunjukkan bukti

Aparat Diminta Selidiki Dugaan Korupsi BPNT di Jeneponto
Sembako BPNT di Kabupaten Jeneponto saat disalurkan ke penerima. (KABAR.NEWS/Akbar Razak)






KABAR.NEWS, Jeneponto - Lembaga Bantuan Sosial Pemuda Nusantara (LBS-PENUS) dan Koalisi Pemuda KPMI, meminta aparat hukum menyelidiki dugaan korupsi Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.


LBS-PENUS menyebut, berdasar hasil investigasinya di lapangan, ditemukan adanya penyaluran BPNT oleh Dinsos Jeneponto yang tidak sesuai pedoman umum program ini.


"Kita sudah menyampaikan hal tersebut ke stakeholder BPNT dari beberapa bulan lalu. Namun, hingga saat tidak ada respon," kata Ketua LBS-PENUS, Karaeng Sila, kepada KABAR.NEWS di Jeneponto, Selasa (9/2/2021).


Dia mengklaim, indikasi kerugian negara mencapai angka Rp1 miliar akibat dugaan korupsi BPNT di Jeneponto. Salah satu temuan mereka, mutu dari kualitas paket BPNT yang disalurkan tidak sesuai aturan Kemensos.


Maka dari itu, LBS-PENUS dan Koalisi Pemuda KPMI mendesak Kejari Jeneponto untuk menindak lanjuti temuan dugaan korupsi BPNT tersebut. Mereka juga telah menyampaikan hal ini ini ke Dinsos Jeneponto dan Kejari dengan menggelar unjuk rasa, Senin kemarin.


"Jadi kita meminta pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan Tipikor dalam menangani kasus BPNT ini," ucapnya.


Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinsos Jeneponto, Nirmala Syuaib mengatakan aksi demonstrasi tersebut patut diapresiasi karena menjadi referensi pemerintah dalam mengevaluasi bansos ino.


Menurutnya, tuntutan para pendemo ini belum jelas, karena yang mereka keluhkan sistem pengawasan dan paket yang tidak bermutu dan indikasi yang tidak mendasar.


"Apanya yang tidak sesuai, ada persuratan dari Kementerian Sosial yang mengatur, untuk pengawasan kita awasi ada pendamping," kata Nirmala di Jeneponto, Selasa.


Nirmala meminta mereka yang menyoroti BPNT di Jeneponto, untuk memperjelas temuan apa yang dimaksud. "Nah ini yang mau kita cari, temuannya apa? Kita ini bisa lebih bagus, kalau ada temuan, maka kita akan merasa terbantukan," tegasnya.


"Jika memang ada yang bermasalah mengenai bantuan itu, tolong tunjukkan, kami welcome kalau ada permasalahan seperti itu," kata Nirmala.


Nirmala menuturkan, jika memang terbukti ada temuan indikasi korupsi, dia menantang lembaga tersebut untuk menunjukkan lokasi temuannya. "Justru kita merasa terbantukan dalam hal pengawasan, karena kita sebagai manusia ada batasannya," katanya. 


Sementara, Kasi Intel Kajari Jeneponto, Indraswati mengatakanpihaknya sudah menerima laporan terkait dugaan korupsi BPNT yang disodorkan oleh pendemo. Laporan itu juga sudah diserahkan ke APIP dan Inspektorat setempat. 


"Kemarin terakhir ,kami sudah kesana juga, mereka meminta waktu karena yang kami serahkan ke APIP bukan hanya BPNT tapi banyak, jadi mereka minta waktu untuk penyelesaiannya," ujarnya kepada KABAR.NEWS, Selasa.


Dia mengaku tidak mengalami kendala dalam proses penyelidikan. "Tidak ada kendala," pungkasnya.


Penulis: Akbar Razak/A