Skip to main content

Ansar Tantang Legislator Golkar Buktikan Tudingan Bagi-bagi Proyek

Ansar Tantang Legislator Golkar Buktikan Tudingan Bagi-bagi Proyek
Apiaty Amin Syam dan Plt Kadis PU Makassar, M. Ansar. (Internet/KABAR.NEWS)

KABAR.NEWS Makassar - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, M. Ansar, merespon kritik Anggota DPRD Makassar, Apiaty Amin Syam, yang mengusulkan dirinya dicopot dari jabatan tersebut.


Apiaty yang merupakan legislator Fraksi Golkar meminta Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, mencopot Ansar dari Plt Kadis PU karena dianggap seenaknya membagi-bagi proyek.


Baca juga: Ombudsman Sebut Banyak SKPD Pemkot Makassar Lakukan Maladministrasi


Ansar yang juga Sekda Makassar merespon bahwa jabatannya sebagat Plt Kadis PU sejak tahun 2012 bukanlah jabatan yang seenaknya ia duduki, melainkan sebuah tanggung jawab dari wali kota.


"Saya tidak bisa jawab karena SK Plt Dinas PU bukan Sekda yang buat tetapi PJ Wali Kota Makassar," ujar Ansar di Balai Kota Makassar, Rabu (29/1/2020).


Ansar malah mempertanyakan kembali tuduhan Apiaty. Dia meminta Sekretaris Komisi A DPRD Makassar itu membuktikan apabila memang dirinya sebagai Plt Kadis PU membagi-bagi proyek tanpa melalui prosedur.


"Mana buktinya? Kalau melempar isu harus detail dong!" tegas Ansar, menantang Apiaty.


Ansar menilai tuduhan Apiaty Amin Syam tanpa memiliki landasan yang kuat. "Seharusnya jangan hanya sekadar melempar isu, namun harus disertai informasi yang utuh dan detail," tandas Ansar.


Sebelumnya, Apiaty Amin Syam mengatakan ada keuntungan Pemkot Makassar apabila mengganti Ansar dari Plt Kadis PU. Istri Mantan Gubernur Sulsel itu menyebut dugaan kerugian negara dari sikap Ansar akan terhenti jika dicopot.


"Termasuk ini proyek karena seenaknya saja memberikan kepada orang terdekatnya mereka, selalu itu-itu saja padahal kan masih ada yang lain masyarakat yang punya kegiatan usaha dalam hal itu," ujar Apiaty kepada KABAR.NEWS, di Makassar, Senin (27/1/2020).


Baca juga: Dua Peserta CPNS Asal Sulsel Raih Nilai Tertinggi Nasional, Satu Diantaranya Hamil 8 Bulan


Selain itu kata dia, ada dampak kaderisasi kepemimpinan di lingkup Dinas PU Makassar untuk menduduki jabatan tersebut apabila Ansar diganti.

 

Apiaty pada kesempatan itu juga mengaku telah menyampaikan dugaan penyimpangan prosedur tender proyek ke penegak hukum.

 

"Tapi saya sudah sampaikan ke Kejati Sulsel, kalau ada OPD atau organisasi tekhnis pemerintah yang melakukan kesalahan, tapi kok tidak diganti, ada apa yah..!?  Ini juga berdasarkan temuan pastinya, saya tau persis kok," sambungnya. 


Penulis: Fitria Nugraha Madani/CP/A

 

loading...