Anir-Lutfi Tegaskan Tidak akan Gunakan Jabatan untuk Berbisnis

Kami berkomitmen ketika diamanahkan masyarakat Pangkep

Anir-Lutfi Tegaskan Tidak akan Gunakan Jabatan untuk Berbisnis
Calon bupati Pangkep Andi Nirawati bersama relawan usai debat kandidat di Makassar. (Kabar.news/IST)

KABAR.NEWS, PANGKEP - Pasangan Andi Nirawati-Lutfi Hanafi (Anir-Lutfi) berkomitmen memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) bila diamanahkan memimpin Kabupaten Pangkep selama lima tahun ke depan.

 

 

"Kami berkomitmen ketika diamanahkan masyarakat Pangkep, maka kami tidak akan menggunakan jabatan bupati dan wakil bupati untuk berbisnis dan untuk kepentingan keluarga atau kelompok," tegas Lutfi Hanafi dalam debat publik Pilkada Pangkep, Minggu (1/11/2020).

 

 

Pernyataan tegas ini menjawab pertanyaan dari pasangan nomor urut 2 mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

 

 

Dipaparkan Lutfi, peningkatan kesejahteraan  aparat pemerintahan adalah salah satu upaya memberantas korupsi sekaligus meningkatkan pelayanan publik.

 

 

Untuk itu, kata dia, Anir-Lutfi berjanji memberikan tambahan insentif bagi aparat pemerintahan dari yang level RK, RT, RW hingga kepala dusun.

 

 

"Demi menjaga mutu kinerja aparat pemerintahan maka kami akan memberikan insentif kepada tenaga honorer perbulan Rp1 sampai 2 juta. Kami juga programkan penambahan tunjangan lauk pauk bagi seluruh ASN dan memberikan tunjangan kinerja yang adil dan merata bagi seluruh OPD," jelas Lutfi.

 

 

Anir turut menambahkan, pengelolaan sistem pemerintahan berlandaskan  Permenpan No 25 tahun 2020 tentang road map birokrasi pemerintahan 2020-2024.

 

 

"Jika kami diamanahkan maka kami akan selalu menjalankan pengelolaan pemerintahan sesuai dengan peraturan Permenpan no 25 tahun 2020. Itu adalah dasar kami bekerja. Yang mana, hal terpenting yang harus diubah adalah mindset bekerja dan karakteristik budaya kerja dalam pemerintahan," kata Anir, mantan anggota Komisi A DPRD Sulsel.

 

 

Debat publik perdana ini mengusung tema  tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, pelayanan publik, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta kebijakan menangani pandemi Covid-19.