Anggota DPRD Torut Didemo, Diduga Selingkuh dengan Istri Pelaut

Dari Fraksi Golkar

Anggota DPRD Torut Didemo, Diduga Selingkuh dengan Istri Pelaut
Aksi unjuk rasa Keluarga Besar Pelaut di DPRD Toraja Utara, Sulsel, Senin (15/3/2021). (KABAR.NEWS/Febriani)






KABAR.NEWS, Rantepao - Ratusan massa yang tergabung dalam Keluarga Besar Pelaut (KBP) Toraja Utara (Torut), Sulsel, menggelar aksi unjuk rasadi Kantor DPRD Toraja Utara, Jalan Kesu', Singki', Rantepao, Senin (15/3/2021).


Koordinator lapangan (Korlap) demo KBP, Marthen Sale, menjelaskan mereka datang mendesak pengusutan kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan salah satu anggota DPRD Torut berinisial PD, dengan seorang istri pelaut.


"Apabila DPRD tidak menanggapi aspirasi ini maka Keluarga Besar Palaut Toraja Utara akan menurunkan massa yang lebih banyak dari Sangtiangkaran. Pecat oknum anggota DPRD yang telah mencederai DPRD Toraja Utara dari pada merusak 29 nama orang anggota DPRD Toraja Utara lainnya," tegas Marthen.


Menanggapi demo tersebut, Anggota DPRD Torut dari Partai Gerindra, Israel Makole mengatakan perlu waktu lama untuk memproses setiap anggota dewan yang diduga melanggar kode etik.


"Memang lambat tapi pasti ada tindakan/sanksi dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Toraja Utara apabila oknum DPRD Toraja Utara yang diduga melakukan perzinahan dengan salah satu istri pelaut terbukti secara hukum," ujar Israel.


Sementara Ketua BK DPRD Torut, Marten T. Parrangan menanggapi bahwa BK DPRD Torut sepakat akan berkonsultasi ke Biro Hukum Pemprov Sulsel untuk menindak masalah ini.


"BK DPRD Torut berterimah kasih kepada pengunjuk rasa karena datang secara damai. Bahwa BK sudah melakukan proses tetapi ada tahapannya, ada mekanisme yang harus ditempu atau diikuti," terang Marten Parrangan.


"BK DPRD Torut tetap pada pendiriannya bahwa apabila memang terbukti bersalah maka oknum DPRD Torut yang bersalah akan ditindak dan diberikan sanksi. BK DPRD Torut juga sudah berkonsultasi dengan Mahkamah Partai Golkar," katanya.


Tambah Marten, BK DPRD Torut sudah ada konsep keputusan terkait kasus tersebut akan tetapi tetap harus berkonsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Sulsel.


Pantauan KABAR.NEWS, aksi unjuk rasa ini dijaga 40 personel Polres Torut dipimpin oleh Kabagops Kompol Marthen T dan dibantu oleh personel 30 orang Satpol-PP Pemda Torut.


Para pengunjuk rasa akan datang kembali pada akhir Maret 2021 untuk mempertanyakan hasil keputusan dari BK DPRD Torut terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu oknum anggota DPRD Torut dari Fraksi Golkar tersebut.


Penulis: Febriani/A