Anggota Dewan Kritik Tarif Prewedding di CPI: Serakah, Dia Pikir Tanah Warisan

KABAR.NEWS, Makassar - Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Rahman Pina menyampaikan kritik kepada Ciputra karena dianggap terlalu mengkomersialkan kawasan reklamasi Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar.

Kritik tersebut disampaikan Rahman Pina melalui halaman Facebook-nya sebagai respons atas keluhan publik. Dia menilai Ciputra selaku pengembang CPI, terlalu berorientasi profit di kawasan yang dibangun bersama Pemerintah Provinsi Sulsel itu.

"Saya tak habis pikir, ada pengembang kelas atas seperti CPI, serakahnnya kelewatan. Dia tak sadar, bahwa jalan raya yang dia lewati masuk kawasan itu dibiayai oleh rakyat. Dana pembangunan jalan itu dari pajak rakyat," tulis Rahman Pina dikutip, Minggu (17/4/2022). KABAR.NEWS mendapat izin untuk menyadur unggahan tersebut.

Meski pihak Ciputra menyatakan bahwa tarif untuk foto-foto atau prewedding hanya berlaku di lokasi private, namun hal itu menurut Rahman Pina tidak tepat. 

Lokasi privat yang dimaksud seperti Plaza Marketing Office dan Sunset Quay. Lokasi itu saat ini merupakan area privat, yang dianggap Pemprov Sulsel menjadi kewenangan Ciputra sepenuhnya.

“Atau jangan jangan dia pikir CPI itu tanah warisan neneknya, sampai foto pun harus bayar. Enak saja,” kata Legislator Golkar tersebut, seraya menambahkan emosi mendengar adanya pungutan untuk berfoto di CPI.

Rahman Pina bersama Pimpinan DPRD Sulsel pada Kamis pekan lalu, berkunjung ke CPI untuk memastikan kondisi aset pemerintah di kawasan ini. Dari kunjungan tersebut, dewan akan memanggil pihak-pihak terkait membahas utang lahan termasuk komersialisasi spot foto CPI.

"Pekan depan akan diagendakan untuk menghadirkan Badan Aset Pemprov, Dinas PUTR dan  pengelola CPI untuk klarifikasi banyak hal. Diantaranya utang lahan 12 hektar, kasus perobohan jembatan, dan paling anyar, bayar bayar baru bisa foto," tandas Rahman Pina.

Sebelumnya, General Manager Citraland City Losari Hendra Wahyudi memberikan klarifikasi mengenai tarif Rp500 ribu penggunaan fasilitas untuk foto-foto di CPI.

Dia mengklaim, ada batasan hukum dan kewenangan area Pemprov maupun area investor. Selain itu, ada pula lahan fasilitas umum di area investor yang masih bersatu sebagai area privat dan akan menjadi area publik jika telah diserahkan secara fisik dan legal ke Pemkot Makassar.

Mengenai tarif Rp500 ribu untuk tarif foto prewedding di lokasi privat milik CitraLand City Losari, aturan itu diubah menjadi Rp200 ribu. Perubahan aturan ini setelah Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menegur pihak pengembang.

"Namun tarif tersebut sudah tidak diberlakukan (expired) lagi. Saat ini untuk foto prewedding hanya dikenakan tarif 200 ribu di semua lokasi privat Investor. Tarif ini tidak mungkin kami berlakukan di area publik milik Pemprov Sulsel," kata Hendra dikutip dari rilis yang diterima KABAR.NEWS.