Skip to main content

Anggaran Pengembangan RS Kanker Tak Disetujui Dewan

Rumah sakit dadi
Rapat pembahasan Ranperda APBD Perubahan ditingkat Pokja Komisi E, DPRD Provinsi Sulsel, Kamis (12/9) / (KABAR.NEWS - Chaidir)

KABAR.NEWS, MAKASSAR- Direktur Rumah Sakit Dadi Arman dicecar para anggota Komisi E Bidang Kesra lantaran mengadakan perencanaan anggaran sepihak senilai Rp 3,8 Miliar untuk pengembangan rumah sakit Dadi.

 

Dalam anggaran yang diusulkan tersebut pihak Rumah Sakit Dadi rencananya akan membangun sarana rumah sakit kangker dengan menggunakan dana BLUD. Namun meski begitu Komisi E beranggapan hal tersebut dapat bermasalah dikemudian hari lantaran tidak melalui mekanisme penganggaran.

 

Olehnya usulan anggaran tersebut ditolak untuk masuk dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

 

Anggota Komisi E, Wawan Mattaliu mengatakan anggaran tersebut diprotes lantaran tidak ada pada KUPA APBD Perubahan 2019 dan secara tiba-tiba saja dianggarkan pihak Rumah Sakit Dadi.

 

"Teman-teman harus paham bahwa anggaran itu ada mekanismenya, nah ini yang kita tanyakan didalam, kenapa tidak ada dalam KUPA, artinya tidak melalui mekanisme yang semestinya" bebernya dalam rapat pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2019, Kamis (12/9/2019).

 

Tak hanya itu, anggota Komisi juga dibuat kesal oleh ulah Arman, lantaran mengklaim anggaran programnya tersebut masuk dalam program prioritas Gubernur Sulsel.

 

"Ini menciptakan program mengatasnamakan skala prioritas Gubernur, padahal sebelumnya tidak diusulkan dan kita cek tidak ada di KUPA, inikan bikin gaduh," bebernya.

 

Sementara itu Direktur RS Dadi Arman Bausat yang diwawancarai usai rapat digelar mengatakan, apa yang dipersoalka dewan sebenarnya miss komunikasi belaka, meski tak dipungkirinya, usulan Anggota Komisi E tetap akan dijalankan.

 

"Sebenarnya miss komunikasi karena inikan sudah lama diwacanakan pengembangan rumah sakit Dadi jadi rumah sakit kangker, tapi karena dianggap dapat bermasalah nantinya, yah kita ikuti rekomendasi," ujarnya.

 

Lebih lanjut menurutnya sejauh ini anggaran yang akan digunakannya untuk melakukan pembangunan itu berasal dari dana BLUD. Hanya saja belakangan kata dia, penganggaran itu dianggap dapat bermasalah dikemudian hari, sehingga pihaknya setuju dianggarkan di 2020 saja.

 

"Sebenarnya kita butuh anggaran tersebut, bayangkan saja kita akan menjadi yang pertama di Indonesia Timur, tapi kita ikuti saja," pungkasnya. 

 

Chaidir/CP/B

 

 

 

loading...