Alasan Pemkot Makassar Belum Umumkan Hasil Lelang Jabatan

Pansel telah menyelesaikan proses lelang

Alasan Pemkot Makassar Belum Umumkan Hasil Lelang Jabatan
Ilustrasi ASN. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)






KABAR.NEWS, Makassar - Seleksi lelang jabatan Eselon 2 Pemkot Makassar, Sulsel, telah selesai. Panitia seleksi (Pansel) sudah menetapkan tiga peserta dengan nilai tertinggi untuk masing-masing jabatan kepala dinas 


Namun, Pansel belum mengumumkan siapa saja pendaftar yang lulus lelang jabatan ini. Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengatakan harus meminta persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terlebih dahulu. 


Hal ini kata Rudy untuk memastikan tahapan seleksi lelang jabatan sudah sesuai prosedur. 


"Pansel sudah selesaikan hari ini, harus dikirim ke KASN lagi, jadi kita belum bisa ngapa-ngapain. Nanti baru kita umumkan kalau KASN sudah menyatakan semua proses sudah oke, dan tiga besar ini dinyatakan valid, baru bisa dipilih salah satunya," ujar Rudy di Hotel Four Points Makassar, Senin (22/2/2021).


Kendati demikian, Rudy berharap rekomendasi atas penetapan seleksi tersebut bisa diketahui segera setelah pelantikan Wali Kota Makassar terpilih Moh. Ramdhan Pomanto. 


"Saya sampaikan, kita berdoa semoga rekomendasi KASN turun beliau (Danny) sudah dilantik, kalau sudah dilantik mau tidak mau beliau yang harus menentukan. Tidak bisa saya, yang menentukan wali kota yang memegang jabatan," jelasnya.


Rudy enggan membeberkan nama-nama yang lolos 3 besar yang terpilih tersebut. "Jangan dulu kalau nama tiga besar, karena kasihan kalau tidak terpilih," paparnya.

Sebelumnya, terdapat 13 peserta telah mengikuti tes kompetensi di Kantor Gubernur Sulsel, yakni Agus Djaja Said, Andi Asminullah, Andi Unru, Andi Yurnita, Arsyal, Firnandar Sabara, Haeruddin, Hasan Sulaiman, Ishak Iskandar, Khalid Musdalifah, Mansyur Nutung, Muh Masri Tiro, dan Syamsul Bahri.


Dari 13 peserta tersebut, terdapat 8 Dinas yang diperebutkan yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penataan Ruang, Dinas Pendidikan.


Dinas Perikanan dan Pertanian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sekertaris Dewan, dan BKPSDM.


Penulis: Fitria Nugrah Madani/B