Alasan KPU Makassar Gelar Debat Paslon di Jakarta: Hemat dan Aman
Dua kali debat di Jakarta

KABAR.NEWS, Makassar - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar angkat suara ihwal sorotan publik atas rencana menggelar debat pasangan calon wali kota di DKI Jakarta.
Komisioner KPU Kota Makassar Divisi SDM dan Parmas, Endang Sari mengungkapkan beberapa pertimbangan mereka kenapa memilih Jakarta untuk melakukan debat kandidat ketimbang diKota Makassar.
Salah satunya, kata Endang Sari adalah efisiensi anggaran yang dinilai mampu menekan biaya pengeluaran hingga 50 persen jika debat digelar di stasiun televisi nasional.
"Karena tidak lagi harus menyewa hotel dan lain-lain. Dan hanya terbatas personel yang bisa berangkat ke Jakarta," kata Endang dalam keterangan tertulisnya yang diterima KABAR.NEWS, Sabtu (24/10/2020).
Kemudian, pertimbangan kedua yaitu, cukup besarnya animo dan antusias masyarakat Kota Makassar terhadap calonnya. Hal itu dianggap rentan terjadi gesekan antara pendukung paslon. Pertimbangan lain karena pandemi Covid-19.
Komisioner berlatar akademisi itu berkaca pada Pilwalkot Makassar dan Pemilihan Gubernur tahun 2018, yang mana saat itu massa sulit dibendung menghadiri debat paslon.
Lebih lanjut dijekaskan, dari 270 daerah yang melaksanakan pemilihan, Pilwalkot Makassar 2020 adalah satu-satunya pemilihan yang merupakan perulangan.
"Mengingat pelaksanaan Pilkada Makassar kali ini adalah perulangan dengan antusiasme yang besar, maka perlu bagi kami melakukan pertimbangan akan situasi tersebut utamanya dalam upaya membangun kepekaan di masa pandemi Covid-19. Dan menjamin terlaksananya dengan baik implementasi PKPU 13 menyangkut pencegahan Covid-19," terangnya.
Selain debat publik, kata Endang, tahapan Pilwalkot Makassar yang sebelumnya digelar KPU seperti launcing tahapan, pendaftaran bapaslon, penetapan paslon, pengundian nomor urut dan deklarasi kampanye damai dan kepatuhan Covid-19, kami selalu menggandeng media penyiaran daerah.
"Baru di tahapan debat ini kita berencana menggunakan TV nasional. Dan kami tetap mempersiapkan agenda debat di Makassar yaitu di debat terakhir menjelang hari pemilihan nantinya," ungkapnya.
Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel mengkritik pelaksanaan jadwal debat kandidat Pilwalkot Makassar yang akan dihelat di Jakarta.
Koordinator Bidang Fasilitasi Infrastruktur dan Perizinan KPID KPID Sulsel, Muhammad Hasrul Hasan mengatakan keputusan KPU menempatkan lokasi debat kandidat Pilwalkot Makassar di Jakarta dianggap tidak tepat dan hanya membuang anggaran besar, alias mubazzir.
Selain itu, rangkaian tahapan kampanye Pilkada Makassar yang rencananya digelar selama dua kali di Jakarta dengan melibatkan stasiun TV nasional nantinya berdampak besar.